Riauaktual.com - Ketua kader penyelamat Partai Golkar Kabupaten Siak, Juwana SH menyebut Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) Provinsi Riau Zulfan Heri memberikan klarifikasi pembodohan publik melalui pemberitaan disejumlah media massa beberapa hari lalu.

Klarifikasi Ketua Bapilu yang dikatakan Juwana tersebut, terkait kericuhan saat rapat pleno pengantian Ketua DPRD Siak Senin 7 Juni 2021.

Dengan tegas, Juwana mengatakan klarifikasi yang disampaikan Zulfan Heri bukan kapasitas dirinya berbicara. Karena menurut Juwana persoalan itu merupakan persoalan organisasi Partai Golkar.

"Tidak ada kapasitas ketua Bapilu Provinsi Riau bicara persoalan organisasi DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak. Kapasitas Zulfan Heri tidak sesuai dengan tugas dan kedudukan jabatan Partai Golkar. Kami melihat, klarifikasinya tidak ada sedikit bicara organisasi," sebut Juwana, Rabu (09/06/2021).

Lanjut Juwana, jika Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau Syamsuar memberikan klarifikasi terkait kericuhan tersebut, seharusnya Syamsuar mengutus pengurus yang membidangi organisasi atau kaderlisasi.

"Selain klarifikasi pembodohan kepada publik, Zulfan Heri juga salah dari aturan AD/ART Partai Golkar," ucap Juwana.

Tidak hanya itu, ia membantah keras pernyataan Zulfan Heri pada klarifikasinya bahwa dilaksanakan pleno pengantian pimpinan DPRD Siak berdasarkan musyawarah daerah (Musda) tahun 2020 dan rapat kerja Partai Golkar Siak.

Kata Juwana lagi, pada saat Musda, agenda yang dibahas saat itu hanya menetapkan Indra Gunawan sebagai Ketua DPD II Golkar Siak. Begitu juga pada rakerja yang di bahas tentang menyusun kerja atau evaluasi.

"Tidak ada membahas pengantian pimpinan DPRD. Jika ada pembahasan, tentunya diluar agenda yang ada. Penggantian pimpinan tidak bicara di rakerja, tapi di forum khusus," sebutnya.

Saat pelaksanaan Musda itu, kata Juwana dilaksanakan berdasarkan perintah DPP Partai Golkar sebagai hasil utusan makamah partai.

Salah satu poinnya dari mahkamah partai, lanjut Juwana mengembalikan kepengurusan dari Andi Rahman ke Syamsuar. Selain itu, juga memerintahkan untuk segera melaksakana Musda. Begitu juga pada rakerja Golkar Siak, kata Juwana tidak ada pembahasan pengantian pimpinan.

"Apa yang disampaikan Zulfan Heri pada peryatakan klarifaksi itu sebenarnya mengungkapkan pembodohan dan pembohongan pada publik. Seolah-olah yang dilakuan mereka sudah benar, padahal sebenarnya tidak benar," ungkapnya.

Terkait terjadinya kericuhan saat rapat Pleno di Kantor Golkar Siak tersebut, awalnya kedatangan Kader Penyelamat Partai Golkar Siak itu bertujuan untuk mempertanyakan soal rapat tersebut. Dan kata Juwana lagi, pihaknya cuma ingin menyampaikan komitmen- komitmen pak Syamsuar saat akan menjadi Ketua DPD Golkar Riau.

"Namun apa ? Kami dihalang- halangi karena kami di bilang bukan kader Golkar. Bahkan ada salah satu pengurus yang mengatakan bahwa rapat tersebut hanya rapat harian.

"Lagi- lagi kami di bohongi oleh mereka. Padahal dalam surat undangan ke Partai Golkar menyebutkan, rapat pleno itu terkait pengantian pimpinan DPRD Siak," ungkapnya dengan kesal.

Jika memang H Azmi membuat kesalahan atau melanggar aturan partai, kata Juwana ada mekanisme dan aturannya.

"Aturan tentang penegakan disiplin organisasi di Partai Golkar, tertuang pada PO15. Apakah itu sudah dilakukan oleh pak Syamsuar dan Zulfan Heri ? Kami terima jika memang H Azmi melanggar aturan partai, tapi buktikan. Jangan main hakim sendiri demi kepentingan pribadi," sebutnya.

"Untuk menjatuhkan sanksi disiplin pada kader, pengurus, anggota DPRD dan pimpinan, itu pun dilakukan dalam rapat pleno khusus, bukan seperti rapat kemaren mereka lakukan," sebut Juwana lagi.

Yang lucunya lagi, kata Juwana Ketua Bapilu Riau Zulfan Heri dalam video klarifikasinya mengaku di Pemilu 2019 Partai Golkar Siak menang. Dan upaya yang dilakukan kubu Zulfan Heri pada rapat pleno tersebut, sebagai upaya agar tetap menjadi pemenang pada pemilu 2024.

"Iya, Partai Golkar menang pada Pemilu 2019 lalu. Kita meraih 8 kursi di DPRD Siak. Tapi apakah lupa bg Zulfan Heri siapakah yang menjadikan pengurus partai Golkar menjadi pemenang saat itu, saat partai Golkar mendapatkan 8 kursi di DPRD Siak ?, saat itu Ketua DPD nya bg Andi Rahman, Sekretarisnya bg H Azmi, SE dan Ketua Bapilunya, saya sendiri, wakil bidang organisasinya bg Irwan Gunawan, ST. Kamilah dan kawan-kawan lain yang menyusun pencalegkan partai Golkar 2019 lalu," papar Juwana.

Menurut Juwana, upaya yang dilakukan oleh Syamsuar dan Zulfan Heri tersebut, upaya menciptakan perpecahan di tubuh partai Golkar Kabupaten Siak.

"Ini tidak hanya berdampak pada Pilkada Siak berikutnya, akan tetapi akan berdampak pada Pilpres nanti. Karena tidak bisa merangkul kader-kader Golkar di Siak dengan baik. Malah kader yang sangat berpotensi dibuang, dan yang sangat memprihatikan, bg Azmi, ketua DPRD Siak, juga tidak dimasukkan didalam ke pengurusan Partai Golkar Siak," pungkasnya.