PEKANBARU, RiauAktual.com - Data penerima bantuan beras bersubsidi dari pemerintah yang dikenal sebagai beras miskin (raskin), masih cenderung tidak transparan yang akibatnya tak tepat sasaran. Maka, untuk membenahi ini, maka perlu adanya transparansi penerima raskin untuk bisa diketahui masyarakat dan semua pihak.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, meminta agar data penerima raskin ditempelkan di dinding kantor lurah agar setiap masyarakat kelurahan tahu siapa saja penerima raskin tersebut. Sehingga masyarakat juga akan bisa ikut serta berpartisipasi dalam mengkroscek data raskin tersebut.

"Dari sisi pendataan itu harus terbuka, karena data penerima raskin itu harus disampaikan ke publik, baik di kantor lurah sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung, mana warga yang berhak atau tidak. Artinya harus ada keterbukaan penerimaan raskin," ungkap Novrizal, Rabu (11/6/2014).

Pilitisi PAN ini juga menyebut, perlunya ada uji publik terhadap data raskin, sebagai upaya terjadinya penyimpangan dalam mendistribusikan raskin tersebut. Karena, sesuai laporan yang masuk dari beberapa masyarakat, masih banyak warga yang hidup mapan ikut sebagai penerima raskin.

"Perlu ada kontrol terhadap penerima raskin. Kalau tidak dilakukan maka rawan akan diselewengkan. Maka saya pikir perlu dilakukan uji publik," terangnya.

Dari laporan masyarakat ke dirinya, juga ada dugaan raskin ini diperjualbelikan di luar harga yang telah ditetapkan, oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Maka, kedepan untuk membenahi kesalahan dan penyimpangan ini, perlu adanya transparansi data nama warga penerima raskin dan harga raskin tersebut.

"Sampai sekarang, kita saja di dewan tak tahu seberapa banyak masyarakat menerima raskin, jangankan masyarakat, kita saja minim informasi tentang raskin ini," pungkasnya. (rrm)