PEKANBARU, RiauAktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam waktu dekat akan merubah pola pengelolaan parkir dari sistim koordinator menjadi sistim tender. Namun, kalangan DPRD Kota Pekanbaru menyarankan agar tidak seluruh sistim perparkiran ditenderkan, namun dilakukan perbandingan terlebih dahulu.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel, mengatakan bahwa untuk sistim tender ini mesti dibuat pilot projeknya, dan tidak sekaligus semua ditenderkan. "Harus ada perbandingan dahulu sistim koordinator dengan tender, mana yang lebih untung," kata Roni, Selasa (22/4/2014).

Menurut politisi Partai Golkar ini, memang tidak ada salahnya Pemko mencoba mengelola parkir dengan sistim tender, namun harus jelas kajiannya seperti apa. Karena sebenarnya menurut Roni, sistim koordinator sekarang ini kelemahannya hanya di pengawasan dan evaluasi.

"Silahkan saja Pemko mencoba dengan sistim tender, kita dukung. Tapi jangan semua lahan ditenderkan dulu. Artinya antara sistim tender dengan sistim koordinator diadu, lalu dibandingkan dan evaluasi. Mana yang lebih baik potensi parkirnya," pinta Roni.

Roni juga menyebut bahwa pengelolaan parkir sebuah kegiatan yang unik, beda dengan kegiatan PAD yang lain. Karena tidak semua orang dapat mengelola sebuah parkir dengan setoran tertentu di wilayah tertentu, karena ada aspek tempatannya.

"Ini harus dikaji oleh Pemko terlebih dahulu, atau belajar dan lakukan studi  banding ke daerah yang sudah menjalankannya," tambahnya.

Dilanjutkannya, berkaca dari kegiatan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru sebelumnya, tidak ada yang mampu memaksimalkan potensi parkir yang ada di Pekanbaru. "Tentu, kita berharap kepada Kepala yang baru sekarang. Ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Dan tidak hanya persoalan parkir saja, ada banyak lagi persoalan yang perlu ditindaklanjuti," tuturnya.   

Disebutkannya, saat ini berapa banyak parkir yang secara kasat mata tidak ada koordinator parkirnya, atau berapa banyak parkir yang dikelola oleh pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota alias parkir ilegal yang masih marak.

"Artinya Dinas Perhubungan dalam operasional pengelolaan parkirnya tidak maksimal. Ini juga dapat dilihat dari SDM-nya yang kurang memahami kinerjanya. Pengawasan kurang dan juga evaluasi juga tidak terlihat, jadi bagaimana bisa mendapatkannya dengan baik, jika tidak disupport oleh SDM yang mumpuni, ini harus dikaji," ungkapnya.

Diharapkannya, untuk tender, nantinya pesertanya itu harus memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Harus jelas juga kualifikasinya seperti apa. "Ini harus sejalan dengan sistem pengelolaannya. Kalau nanti asal terimanya karena orangnya tidak biasa, maka saya yakin potensi parkir semakin hari semakin merosot. Ini juga harus dikaji," tutupnya. (rrm)