BANTEN, RiauAktual.com - Kemarin, Kamis 10 April 2012, Komisi Peberantasan Korupsi hadir sepanjang hari di Pendopo Gubernur Banten, Serang. Memenuhi undangan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. KPK melakukan koordinasi dan memberikan supervisi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalankan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, dan transparans.
Workshop yang dihadiri tak kurang dari 600 peserta ini diikhtiarkan untuk mendorong lahirnya pemerintahan yang bebas dari berbagai praktik tak patut seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menurut banyak kalangan, sudah terlalu mengakar.

Sebanyak 500 peserta dari lingkungan birokrat di Pemerintah Provinsi Banten hadir mulai dari sekda, para staf ahli, seluruh Kepala SKPD, semua kepala biro, segenap pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK/PPTK, termasuk seluruh jajaran yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa selama ini.

Tak cuma itu, ikut hadir sebagai peninjau dalam kesempatan itu lebih dari 150 peserta terdiri atas para pendiri Provinsi Banten, tokoh masyarakat Banten, akademisi, mahasiswa, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini terlibat dalam gerakan antikorupsi.

”Hal ini menunjukkan antusiasme dan itikad Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam melahirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang peduli pada nasib dan kesejahteraan warga Banten," kata Wagub Banten Rano Karno, dalam rilis yang dikirimnya ke redaksi RiauAktual.com, Jumat (11/4/2014).

Ketua KPK periode pertama Taufiequrachman Ruki yang ikut memberikan pengarahan dalam acara tersebut juga menaruh harapan besar pada lahirnya pemerintahan yang bersih dan sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, Kongres Kedua Rakyat Banten telah mengamanatkan kepada Wagub Rano Karno untuk secara serius memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi di Banten.

Dalam kesempatan itu Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Iswan Elmi, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Deddie Rachim, dan Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto. Ketiganya telah menandaskan dukungannya kepada Wagub Rano Karno untuk menjadikan Banten sebagai provinsi percontohan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agenda pemberantasan korupsi.

“Kami hadir di sini, diundang oleh Pak Rano Karno untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih luas lagi. Kami sangat apresiasi keinginan luhur Pak Rano ini dan kami yakin seluruh rakyat Banten pasti mendukung gerakan yang dibangun Pak Rano," kata Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Iswan Elmi dalam sambutannya.

Diterangkan Iswan, KPK hadir tidak untuk mengubah apa yang sudah diprogramkan oleh seluruh pejabat Banten, melainkan untuk memberikan rambu-rambu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh.

”Tujuan bernegara adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan hanya bisa terealisasi jika semua pejabat pemerintahannya bekerja maksimal dan tidak melakukan korupsi. Tujuan akhir KPK bukan sekadar menangkap koruptor, melainkan mengubah sistim dan mentalitas para pejabat," paparnya. ***





(rrm/rls)