PEKANBARU, RiauAktual.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Fadri AR, mengaku masih menerima laporan masyarakat bahwa masih ada rumah sakit yang mempersulit pasien jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Laporan ini membuat miris hati Fadri dan mengecam pihak rumah sakit yang mempersulit pelayanan jamkesda yang berbeda dengan jamkesmas ini.

"Ada 7 miliar untuk anggaran Jamkesda yang dianggarkan DPRD Kota Pekanbaru untuk membantu masayarakat golongan menengah ke bawah di APBD tahun 2014 ini, maka kita minta pelayanan jamkesda ini maksimal," tegasnya, Senin (24/3/2014).

Diterangkan politisi PKS ini, pihak Rumah Sakit dan Puskesmas juga diminta melayani pasien jamkesda seperti pasien umum lainnya karena pasien jamkesda ini berobat bukannya gratis, namun tetapmembayar.

"Hanya saja bedanya dibayar oleh pemerintah, tapi intinya kan tetap dibayar maka tak ada alasan rumah sakit maupun puskesmas untuk mempersulit pasien jamkesda ini," tegasnya.

Selain itu, Ketua Komisi III ini juga meminta agar lurah dan camat tidak mempersulit dalam mengeluarkan rekomendasi bagi peserta jamkesda, karena jamkesda berbeda dengan jamkesmas.

"Masyarakat berhak untuk mendapatkan jamkesda tersebut sebagai program dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Kalau ada pihak kelurahan dan kecamatan yang mempersulit, maka kita minta masyarakat melaporkan ke DPRD," paparnya.

Selama ini, yang terjadi di lapangan, sebut Fadri, masih banyak jajaran pemerintah dan masyarakat yang tidak paham dengan jamkesda. Dengan sudah gabung di jamkesmas, masyarakat mengatkan tak perlu ikut jamkesda. Padahal jamkesda ini adalah program pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat.

"Karena jamkesda ini hak masyarakat dan pemerintah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan wajib menyokong dengan tidak mempersulit dalam mengeluarkan rekomendasi, ingat, jamkesda ini tk sama dengan jamkesmas," imbuhnya. (rrm)