PEKANBARU, RiauAktual.com - DPRD Kota Pekanbaru rutin melakukan rapat dengan TAPD Pemerintah Kota Pekanbaru sejak sepekan ini. Rapat ini berkaitan dengan terhambatnya pengesahan APBD Kota Pekanbaru senilai Rp2,99 triliun karena ajuan anggaran proyek multiyears Pemko Pekanbaru senilai Rp1,4 triliun dan di tahun 2014 ini dialokasian APBD kota ke proyek itu kurang lebih Rp400 miliar.

Meskipun sudah dilakukan rapat rutin, antara DPRD dan TAPD tampaknya juga tak kunjung menemukan titik terang. Maka dari itu, DPRD berinisiatif untuk melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk koordinasi tentang landasan hukum dalam proyek multiyears tersebut.

Rapat yang selama beberapa kali digelar ini dipimpin Dian Sukheri SIp, memang belum mampu menyatukan persepsi kalangan legislatif dan eksekutif. Legslatif berharap dalam penganggaran tersebut ada penanganan banjir dan pembangunan pasar yang sebenarnya memang lebih dibutuhkan masyarakat, namun dalam ajuan Pemko hanya membangun jalan lingkar, pemindahan kantor pemerintahan, pembangunan sekolah dam rumah sakit.

Selain itu, DPRD juga gamang atas anggaran yang disebut fantastis Rp1,4 triliun yang diajukan Pemko dalam anggaran proyek multiyears ini. Dimana, anggaran tahun jamak ini berlangsung selama tiga tahun penganggaran, tahun ini Rp400 miliar, tahun 2015 Rp400 miliar dan terakhir di tahun 2016 Rp600 miliar.

"Ini yang kita cari landasan hukumnya, maka besok kita akan libatkan BPKP ntuk melakukan rapat koordinasi," ungkap Dian Sukheri saat ditemui di Mushalah DPRD Pekanbaru usai memimpin rapat, Kamis (6/2/2014).

Dikatakan Politisi PKS ini, jika nantinya sudah diperoleh rekomendasi dari BPKP, maka DPRD kembali membahasnya di internal DPRD. "Nanti tergantung Dewan lagi setuju apa tidak," paparnya.

Ditargetkan, jika tidak ada kendala, APBD akan disahkan pada pekan ketiga bulan ini dan pada awal pekan besok, DPRD akan sampaikan pandangan dan persetujuan terhadap APBD dan proyek MY ini dalam paripurna. (rrm)