PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengakui tidak berdaya dan tidak bisa berbuat banyak terkait  penerapan data masyarakat miskin terbaru untuk 2012 ini. Data rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima beras miskin (raskin) di kota Pekanbaru yang di keluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebab, data dari TNP2K tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, yang seharusnya menerima Raskin tidak kebagian kupon, sementara warga yang mampu dan tak layak mendapat Raskin, malah mendapatkan kupon.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT saat di konfirmasi terkait hal ini mengakui, Pemko tidak memiliki wewenang untuk mengutak-atik bahkan mengubah data TNP2K tersebut.

"Itu kebijakan pemerintah pusat melalui TNP2K, kita tidak boleh mengutak-atiknya," ujar Firdaus ketika ditemui Kamis (12/7) di Pekanbaru.

Meski demikian, Firdaus berjanji akan berupaya menanyakan hal ini ke pemerintah pusat agar Pemko bisa segera tahu bagaimana cara menerapkan data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakt.

"Paling kita hanya bisa upayakan  kalau masih ada warga miskin yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima kita upayakan dananya dari APBD kota pekanbaru," paparnya.

Data TNP2K menyatakan, Kota Pekanbaru mengalami penambahan penerima Raskin tahun 2012 ini, tahun lalu hanya 17.389 RTS naik menjadi 24.160 RTS. Berarti untuk tahun 2012 terhitung Mulai Juni hingga Desember penyaluran Raskin mengalami penambahan sebesar 6.771 RTS dari tahun lalu. (RA7)