PEKANBARU, RiauAktual.com - Pembahasan Rencana Peraturan Daerah APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, masih terus berlanjut di kalangan Dewan. Guna menggesah APBD tersebut, Dewan menargetkan APBD bisa disahkan pada pekan pertama bulan depan.

"Masih berlanjut, Insya Allah awal Februari bisa disahkan," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2014).

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, target Dewan ini sesuai dengan kondisi pembahasan APBD. Sebab, setelah terjadi perubahan angka dari Rp2,42 triliun menjadi Rp2,7 triliun dan berubah lagi menjadi Rp2,97 triliun, banyak proses yang harus dilalui lagi.

"Dibahas lagi di Banmus, karena adanya perubahan-perubahan ini. Akhir bulan ini bisa diparipurnakan pandangan umum dan awal Februari sudah bisa disahkan," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto menyebaut penyebab target pengesahan tidak tercapai, diantaranya belum dilantiknya SOTK baru yang dibentuk Pemko Pekanbaru.

Selain itu, DPRD Pekanbaru sendiri belum menggelar rapat Banmus, terkait perubahan anggaran APBD Pekanbaru 2014 dari Rp2,42 triliun menjadi Rp 2,9 triliun.

"Kalau rapat Banmus bisa kita segerakan. Tapi yang paling panting SOTK baru. Maka lengkapnya, kita tunggu pelantikan SOTK baru, setelah itu baru pengesahan kita lakukan," papar Desmianto.

Disebutkannya, untuk jumlah anggarannya, sekarang tidak ada permasalahan lagi. Pihak Dewan sudah mengetahui penambahan anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran-Priortas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan Pemko senilai Rp2,42 triliun naik Rp2,7 triliun.

Bahkan pada pekan kedua Januari ini, Pemko kembali menambah anggaran sekitar Rp 200 miliar lagi. Sehingga anggaran yang diajukan ke DPRD Pekanbaru untuk dibahas menjadi Rp 2,9 triliun. Dengan demikian, dari anggaran awal, terjadi kenaikan sekitar Rp 500 miliar.

"Kita sudah tahu, jadi tidak ada persoalan. Kita sudah tahu tentang penambahan itu," tegasnya.

Disinggung mengenai target awal pengesahan APBD pada 20 Januari, disebutkannya, memang molor.

Namun pihaknya akan berusaha secepat mungkin. Jika pun nanti tidak selesai hingga akhir Januari ini, maka DPRD Pekanbaru memastikan akan menyelesaikan pengesahan tersebut pada Februari mendatang.

"Sesuai undang-undang, batasnya bulan April paling lambat. Tapi kita upayakan Februari. Baru kali ini kita lambat, tidak ada masalah," tegasnya. (rrm)