Riauaktual.com - Wabah virus Corona yang semakin menggila membuat Gubernur DKI Anies Baswedan, tak punya pilihan lagi. Anies meminta izin ke Presiden Jokowi untuk melakukan “lockdown”. Bahasa resminya minta karantina wilayah. Meski belum disetujui, DKI sudah ancang-ancang. di saat yang sama, polisi juga mulai latihan menutup akses jalan dari dan menuju ibu kota.

Sejak akhir pekan kemarin, sejumlah Pemda memang berinisiatif menutup daerahnya masing-masing untuk mencegah penyebaran virus Corona. diawali Kota Tegal, kemudian Cianjur, Garut, dan Kota Bogor. akses masuk dari dan ke daerah tersebut ditutup. warga dilarang keluyuran.

Kini, DKI Jakarta juga sudah bersiap-siap. Sejak sore kemarin, sejumlah jalan keluar kota mulai ditutup paving block. Gerbang tol masuk Jakarta juga ada yang diuji coba ditutup. Seperti, Gerbang Tol Karang Tengah Barat, di Tangerang, yang menuju Jakarta.

Adanya permintaan Anies untuk melakukan “lockdown” itu dibenarkan Menko Plhukam, Mahfud MD. Kata Mahfud, Anies sudah mengirim surat ke Jokowi, meminta persetujuan melakukan karantina wilayah. Surat itu dikirim Sabtu, 28 Maret, kemarin.

Apakah Jokowi setuju? Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan lockdown. Yang ada adalah karantina wilayah. Aturan karantina wilayah ini ada dalam UU Nomor 6/ 2018. Namun, masih harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang dibahas pemerintah.

Pemerintah kini tengah mengebut PP Karantina Wilayah itu, karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang. Pemerintah membuat PP agar Pemda tak membuat sendiri-sendiri.

Rencananya, kata Mahfud, hari ini pemerintah akan menggelar rapat untuk membahas Perppu Keuangan Persiapan Karantina. Besoknya atau Selasa, rapat dilanjutkan membahas PP tentang Karantina Kewilayahan. Lewat beleid ini, persoalan karantina akan diatur lebih rinci dan lebih teknis.

Mahfud pun menegaskan, karantina kewilayahan ini berbeda dengan lockdown. “Karantina wilayah bukan seperti India. Masih bisa melakukan aktifvitas terbatas,” kata Mahfud, di diskusi di KompasTV Petang, tadi malam.
 
Misalnya, tambah Mahfud, pasar tradisional masih akan tetap buka. Toko obat, toko sembako, supermarket, dan jalur logistik masih buka. Dalam praktiknya nanti, karantina wilayah diusulkan masing-masing daerah. Tiap daerah memutuskan mana yang harus karantina, mana yang tidak. Karena tidak semua daerah perlu karantina.

“Jadi, ini bukan karantina nasional. Tidak semua daerah dan wilayah perlu karantina,” jelasnya. Di tengah rencana Anies melakukan “lockdown”, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana, mengirim Surat Telegram Rahasia (STR) ke jajarannya.

Dalam telegram bernomor STR/414 / III/OPS.2./2020 tertanggal 28 Maret 2020 ini, Nana memerintahkan jajarannya membuat rencana pengamanan penutupan akses keluar masuk Jakarta. Akses yang ditutup mulai dari jalur arteri hingga jalan-jalan kecil.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, membenarkan adanya STR itu. Hanya saja, STR itu bukan untuk melakukan lockdown. Melainkan simulasi atau latihan. “Rencana akan latihan atau simulasi, bukan lockdown atau karatina,” ucapnya, kepada wartawan, kemarin.

Yusri menjelaskan, jajaran di setiap wilayah diminta memberikan data akses masuk ibu kota. Semua data itu dikumpulkan untuk dibahas dalam rapat yang akan digelar hari ini. “Jadi, apa pun keputusan besok (hari ini, red), kami sudah siap,” kata Yusri.

Yusri juga memastikan, sampai saat ini, belum ada keputusan soal lockdown atau karantina wilayah. “Tapi, kalau pemerintah mau laksanakan, silakan. Kita sudah latihan,” tutur Yusri.

Dihubungi terpisah, Direktur Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kementerian Perhubungan), Budi Setiyadi, menyebut, pihaknya akan menggelar rapat terkait rencana peraturan pembatasan kendaraan yang keluar-masuk Jakarta.

Rapat akan diikuti Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan. Pihaknya juga telah menyiapkan regulasi terkait rencana pembatasan tersebut. Kendaraan apa saja yang masih boleh masuk dan yang tidak. Seperti kendaraan logistik dan sembako, tidak boleh terganggu. Hanya saja, ia enggan menjawab lebih rinci. “Tunggu saja besok (hari ini, red) setelah rapat,” kata Budi, kemarin.

Pihak MUI juga bersuara. Sekjen MUI, Anwar Abbas, menyarankan Presiden segera melakukan lockdown atau karantina ke wilayahan total di seluruh penjuru negeri sebagai upaya menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
 
Dia juga meminta pemerintah melakukan realokasi seluruh atau sebagian anggaran infrastruktur untuk digunakan menangani virus Corona. Dia berharap, pemerintah fokus menangani pandemi ini. “Mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan untuk menolong rakyat setempat selama masa lockdown,” tuturnya. 

Sumber: rmco.id