DPRD Kota Pekanbaru tak Akan Anggarkan untuk PDAM

DPRD Kota Pekanbaru tak Akan Anggarkan untuk PDAM
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman SH. FOTO: riki

PEKANBARU, RiauAktual.com - Hutang Pemerintah Kota Pekanbaru Rp41 miliar lebih yang ditimbulkan karena bobroknya manajemen di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), membuat kalangan DPRD kapok menganggarkan untuk operasional PDAM, maka kedepan anggaran PDAM akan dipangkas Dewan.

"Kita kemarin menganggarkan 5 miliar, tapi airnya tak bagus malahan menimbulkan hutang. Maka kita tak akan anggarkan lagi," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman SH, saat dikonfirmasi di DPRD, Senin (2/12/2013).

Padahal, kata Sondia, kebutuhan air bersih di Kota Pekanbaru merupakan kebutuhan vital yang harus ada. Namun hingga kini, PDAM belum mampu menjawab keinginan masyarakat tersebut.

"Harus dievaluasi, mengenai hutang itu risiko PDAM dan mereka yang harus membayarnya," imbuh politisi Partau Amanat Nasional ini.

Mengenai hutang ini, memang kalangan DPRD Kota Pekanbaru mulai mempertanyakannya. Dimana, hutang Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap PT Karsa Tirta Dharma Pangada (KTDP) selaku investor pengembangan dan pembenahan sarana prasarana PDAM Tirta Siak sebanyak Rp41 M.

"Jika hutang tersebut dibayarkan melalui APBD 2014 ini, Dewan akan menelusuri terlebih dahulu sebab Pemko berhutang sebanyak itu kepada PT KTDP," pungkasnya.

Kerja sama PDAM dan PT KTDP diputus pada tahun 2010 silam. Saat itu pemerintah menilai, kerja sama PDAM dan PT KTDP beberapa tahun itu tidak ada pembenahan sarana dan prasarana PDAM dan tidak juga ada penyelesaian masalah kualitas air di PDAM.

Kualitas air PDAM saat itu masih saja tak layak konsumsi, airnya berwarna cokelat, pipa PDAM yang sudah kropos, dan lain-lain. Padahal, dalam perjanjian PT KTDP dengan PDAM Tirta Siak, pihak PT KTDP akan membantu dana untuk pembenahan air tersebut. Nyatanya, dari Rp63 miliar yang direncanakan akan diinvestasikan PT KTDP untuk pembenahan sarana dan prasarana PDAM, baru 20 persennya KTDP mengucurkan, yakni Rp12,6 miliar.

Inilah yang menjadi keluhan Pemko terhadap KTDP. Seharusnya, semua dana yang direncanakan tersebut bisa digunakan PT KTDP bersama PDAM untuk membenahi air dan pipa di saluran PDAM. Pemko juga tidak mengetahui apa penyebab KTDP tidak membantu sepenuhnya. Ditambah lagi, masyarakat sudah merindukan air bersih PDAM. (rrm)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index