Tanpa Sosialisasi

DPRD Pekanbaru Sebut Target Perekaman e-KTP tak Akan Tercapai

DPRD Pekanbaru Sebut Target Perekaman e-KTP tak Akan Tercapai
DPRD Pekanbaru Sebut Target Perekaman e-KTP tak Akan Tercapai. FOTO: doc ra

PEKANBARU, RiauAktual.com - Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kudus Kurniawan, yang membidangi pemerintahan, mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah pusat dalam perekaman elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). Jika sosialisasi tersebut tidak efektif, maka diyakini target perekaman e-KTP tidak akan tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, yakni akhir tahun 2013 ini.

"Kita yakin dengan presentase hanya mencapai sekitar 73 persen memasuki akhir tahun 2013 target tersebut tidak akan tercapai, maka dari itu Disduk harus mengambil kebijakan dengan cara mengambil waktu transisi agar KTP biru dapat dimanfaatkan dan pengurusan administrasi bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP tidak terkendala," ungkap Kudus saat dikonfirmasi melalui selulernya.

Dikatakan Kudus, dalam mengejar target tersebut pemerintah perlu membuat program-program jitu serta kordinasi dengan aparatur pemerintahan dari tingkat bawah seperti RT/RW, agar program e-KTP dapat terlaksana dengan baik.

"Intinya sosialisasi yang kita nilai sangat kurang ini harus ditingkatkan, kapan perlu pemerintah melakukan 'jemput bola' jika tidak dilakulan dapat dipastikan target tersebut tidak akan tercpai," sebutnya.

Anggota Komisi I lainnya Tengku Azwendi Fajri AR, mengharapkan instasi yang bertugas mengurus dan melayani masyarakat dapat membantu masyarakat dengan memudahkan pengurusan.

"Jangan menekankan kepada denda, namun lebih kepada memudahkan dalam pengurusan, sebab sejauh ini masyarakat yang memiiki kekurangan seperti keterbatasan waktu, perlu peran serta pemerinrtah dalam memudahkan pengurusan," sebut Azwendi.

Selain itu, pemerintah juga diminta berpikir efisien seperti dengan cara jemput bola. Seperti halnya pengurusan SIM keliling yang dilakukan melayani masyarakat. "Harusnya ada gebrakan dengan membuat program dengan mencontoh seperti SIM mobil. Sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu tadi dapat terbantu," tuturnya lagi.

Jika program ini dapat terselesaikan dengan baik, pemerintah juga perlu kembali mengevaliasi kinerja dari petugas di UPTD, terutama dari segi pelayanan pada masyarakat. Karena masyarakat selalu saja mengeluhkan sistim adminisrasi yang masih sulit, ditambah lagi dengan sosialisasi yang minim.

"Bagi masyarakat yang paham dengan aturan dan proses yang ada tentu ada pertimbangan, sementara bagi masyarakat yang kurang paham dengan aturan, ini yang membuat program pemerintah pusat ini sulit berjalan," pungkasnya. (rrm)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index