JAKARTA, RiauAktual.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mengajak para akademisi perguruan tinggi untuk menyebarkan kode etik dan sistem etika. Dia berharap para akademisi mengembangkan riset persoalan etika tidak hanya terkait penyelenggara pemilu namun juga penyelenggara negara.

"Kode etik itu bukan hanya untuk penyelenggara Pemilu yang harus dijaga, tapi juga penyelenggara negara perlu dijaga," katanya, Selasa (26/11/2013) di Jakarta.

Penegakan etika dalam bernegara, kata Jimly tidak lepas dari keprihatinannnya terhadap rendahnya standar moral para penyelenggara negara. "Standar akhlak mulia sudah kacau balau dalam sistem penyelenggaraan negara," sebutnya.

Namun pada kenyataannya tambahnya, tidak ada perubahan sedikit pun. Orang-orang yang keluar masuk penjara bukannya tobat, yang terjadi malah sebaliknya. “Penjara tidak efektif. Penjara tempat school of criminal. Di lain tempat penjara tempat penjualan obat bius," sebutnya.

Untuk itu, melalui forum ini pihaknya ingin sharing. Yaitu bagaimana agar perguruan tinggi ini memainkan peran dalam mengembangkan sistem etika. Etika tidak lagi menjadi buah bibir atau materi hutbah semata melainkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam sosial maupun bernegara. (muh)