PEKANBARU, RiauAktual.com - Langkah Satpol PP menertibkan reklame ilegal dinilai masih belum maksimal. Sebab, dari pengamatan secara kasat mata, masih banyak reklame yang didirikan oleh pengusaha di lokasi yang tak layak dan dipastikan Dewan reklame tersebut ilegal namun tidak ditertibkan.

Dengan demikian, Dewan Pekanbaru meminta pemerintah tegas menyikapi permasalahan papan reklame atau baliho. Selain dinilai tebang pilih dalam melakukan penertiban, saat ini justru ada baliho-baliho yang muncul di beberapa titik dengan ukuran yang lebih besar dan diduga tidak memiliki izin.

"Sesuai Perwako yang baru kemarin dikeluarkan, untuk mendirikan papan reklame dan baleho harus memiliki IMB. Nah sekarang saya melihat ada lagi baliho berdiri dengan ukuran besar di Simpang Pasar Pagi Arengka, padahal sekarang Pemko sedang giat-giat tertibkan reklame," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, saat ditemui di DPRD, Jumat (18/10/13).

Dinas yang menyangkut perizinan reklame, kata Nofrizal, juga diminta giat melakukan pengawasan terhadap baliho yang telah ada. Jika ada yang baru berdiri, pemerintah harus segera pertanyakan IMB-nya jika dicurigai melanggar aturan. Sedangkan untuk yang telah ada, Dispenda harus mencantumkan masa berlaku baliho tersebut.

"Seperti menyikapi pernyataan kepala Dinas Tata Ruang yang menyatakan tidak dapat menertibkan karena masa tayang masih lama. Itu yang seharusnya Dispenda memberikan tanggal berakhirnya reklame ," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Baharuddin berjanji akan melakukan penertiban pada Senin (21/10/13) lusa akan kembali melakukan penertiban baliho yang melanggar aturan tersebut. Ia juga membantah jika penertiban yang telah dilakukan tebang pilih.

"Kita belum bisa menertibkan seluruhnya karena keterbatasan alat. jadi kita memang belum bisa melakukan penertiban baliho yang besar-besar," kata Bahar melalui selulernya. (rrm/tim)