Riauaktual.com -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pesan jelas terkait sikapnya dalam Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu didapat melalui putusan Musyawarah Istimewa Majelis Syura PKS yang digelar di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan, ada sejumlah putusan penting yang dihasilkan forum tertinggi partai berlambang bulan sabit kembar itu.

Sohibul menyampaikan, Musyawarah Istimewa Majelis Syuro kali ini digelar mendiskusikan situasi politik terkini, khususnya dinamika pencapresan Pilpres 2019.

Dalam forum tersebut, beber Sohibul, juga membahas soal hasil ijtima ulama beberapa waktu lalu.

Terkait pencapresan, partainya hanya berpegang teguh pada hasil Musyawarah Majelis Syura.

Pada Musyawarah Majelis Syuro PKS sebelum, jelas Sohibul, diputuskan ada sembilan nama capres dan cawapres dari kader internal PKS.

Sementara pada Musyawarah Istimwa Majelis Syuro PKS kali ini disepakati mengawal rekomendasi ijtima ulama yang menetapkan dua pasangan capres-cawapres.

“Kami punya dua pegangan, yakni keputusan Majelis Syuro yang lalu yang mengusulkan capres cawapres 9 orang dan yang kedua keputusan GNPF ulama yang mencapreskan dua pasang,” papar Sohibul.

Sohibul Iman menyebut, dari dua pegangan tersebut, ada satu irisan pada nama Habib Salim Segaf Al-Jufri.

Sehingga, lanjutnyua, sebagai keputusan institusi baik PKS dan GNPF Ulama, nama Habib Salim akan terus diperjuangkan karena sudah mendapatkan mandat.

“Tidak pada tempatnya Habib Salim Segaf memilih mundur karena sudah mendapatkan mandat sebagai irisan dari keputusan dua institusi,” ujar tegasnya.

Selain itu, Sohibul juga menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat dan ulama.

Yakni yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di tingkat nasional.

“PKS akan terus perjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia yang ingin ada perubahan kepemimpinan secara demokratis dan konstitusional pada pilpres 2019,” kata Sohibul.

Terakhir, juga telah disepakati untuk memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

DPTP itu dimandati terus melakukan komunikasi politik jelang penutupan pendaftaran capres dan cawapres pada 10 Agustus 2019 mendatang.

“Memberikan mandat kepada DPTP yang merupakan badan pekerja majelis syuro untuk membangun komunikasi politik dalam rangka pembentukan koalisi bersama mitra koalisi,” pungkasnya.

Sumber : pojoksatu.id