RIAU (RA) - Meski menggunakan dana patungan dari setiap anggotanya, Majelis Peduli Masyarakat Riau (MPMR) komitmen untuk membela rakyat yang tertindas. Organisasi masyarakat (Ormas) yang baru terbentuk pada 1 Februari 2013 kemarin ini diisi oleh tenaga pemikir yang memiliki potensi untuk mengawal kebijakan pemerintah.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum MPMR Riau, Anhar ketika melakukan siaran pers tadi siang, Kamis (07/02/2013) di Pustaka Soeman HS Pekanbaru mengatakan, pembentukan Ormas MPMR ini bertolak dari kondisi mayarakat kecil di Kota Pekanbaru yang sering tertindas atas kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat.

"Kita melihat saat ini rakyat kecil memerlukan pembelaan, seperti persoalan PKL, PSPS, dan penggunaan SPBD yang hanya oleh beberapa orang saja. Dengan kata lain, kita ini ingin meminta pertanggungjawaban, kalau kita sampaikan secara pribadi tak kuat, makanya kita bentuk Ormas," ungkap Anhar yang juga didampingi oleh Ketua I Dasril SH, Ketua II Andi Muslim, Bendahara Candra, dan pengurus lainnya yang hadir saat itu.

Ditegaskannya lagi, untuk operasional, MPMR tidak akan menggunakan uang APBD dan tidak akan pernah ada proposal. Bahkan, ketika ketahuan ada oknum MPMR melayangkan proposal atau meminta uang, maka akan dipermalukan secara moral dengan menelanjanginya dan menggantung celananya di tugu countdown.

"Kita yang tergabung di sini semua pekerja, tak ada yang menganggur, maka kita akan mendanai segala program yang akan kita lakukan. Kita tak akan berpolitik, tak akan memihak kepada siapapun, dan itu tertuang dalam AD/ART MPMR. Bagi yang melanggar, akan diberikan sanksi moral dan dipermalukan," tuturnya lagi.

Laporan: Tim
Editor: Riki