PEKANBARU (RA) - Memanasnya isu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) di beberapa kota di Indonesia diharapkan tidak menjadi pemantik kerusuhan di Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT, menghimbau agar para buruh di Pekanbaru tidak terpancing. Pasalnya saat ini tim perumusan UMK yang terdiri dari Tripartit (Perusahaan, buruh, dan Pemerintah) belum melakukan kajian terhadap angka UMK Pekanbaru.

"Memang belum ada pembahasan dan pembicaraan terkait UMK tersebut. Tetapi saya yakin hasilnya nanti tidak akan merugikan pihak manapun. Pihak swasta tidak keberatan dan buruh dapat apa yang sesuai dengan kondisi hidup di Pekanbaru. Jadi ini harus dikaji benar sehingga tidak terjadi polemik di masa akan datang," imbuhnya.

Apalagi, lanjut Firdaus untuk menetapkan UMK butuh proses dan waktu yang panjang. Dimana setiap perwakilan tri partit bertemu untuk membahas berapa upah yang diinginkan dan disanggupi. Sedangkan pemerintah di dalamnya hanyalah sebagai penengah dan menerbitkan kebijakan tersebut sebagai peraturan Walikota.

Terkait besaran UMK tahun 2013 yang di perkirakan mencapai Rp1,5 juta, Firdaus membantahnya dan tidak ingin ini  jadi polemik. "Belum ada angka pastinya dan memang belum ada keputusan. Yang jelas ini akan kita bahas dulu sebelum awal tahun nanti, karena per 1 Januari UMK baru wajib diterapkan. Kita minta buruh bersabar dan jangan terpancing provokasi untuk melakukan tindakan kriminal," imbaunya. (RA5)