Laporan : Tim Investigasi RiauAktual.com

PEKANBARU (RA) - Dugaan Korupsi dan Gratifikasi dalam Penggunaan dana APBD Kota Pekanbaru untuk Pengaspalan Jalan Gavinda yang terletak di RT 06 RW 09 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki mulai terkuak, sebab dana APBD hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bukanlah untuk kepentingan bisnis sekelompok orang tertentu.

Edwin Supradana selaku Kabid P3W (Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah) Bappeda Kota Pekanbaru mengakui bahwa untuk pembangunan Jalan Gavinda serta Jalan dilokasi komplek Perumahan elite Gavinda didanai dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2010, dan dana tersebut diajukan langsung oleh Anggota DPRD Pekanbaru Firdaus Basyir kepada Bappeda Pekanbaru.

"Dana tersebut merupakan dana aspirasi yang dimiliki oleh Anggota DPRD Firdaus Basyir, karena dirinya merasa memiliki dana aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maka diajukannya dana tersebut untuk pengaspalan Jalan Gavinda, dan kita dari Bappeda hanya melaksanakan apa yang diminta oleh anggota DPRD tersebut " ungkap Edwin ketika ditemui riauaktual.com di kantornya, Selasa (5/6/2012).

Dikatakan Edwin, sebelumnya Bappeda sudah menyampaikan aturannya bahwa dana APBD tidak dapat digunakan untuk membangun fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) yang ada di areal perumahan apabila belum ada penyerahan secara resmi dari pihak depeloper kepada pemerintah, namun jika sudah diserahkan kepada pemerintah maka dana APBD dapat dikucurkan kesana.

"Pada saat Bappeda melakukan tinjauan kelapangan terlihat bahwa rumah tersebut belum diserahkan kepada Pemko Pekanbaru, hal ini dibuktikan bahwa rumah yang dibangun masih dalam bentuk pondasi dan tiang serta baru beberapa rumah yang ada disana. Artinya tentu belum ada penyerahan kepada pihak pemerintah," katanya.

Ditambahkan Edwin, sebelum pihak Bappeda menyetujui dilakukannya pengaspalan jalan Gavinda, Bappeda sudah menyampaikan masalah yang ada kepada Firdaus Basyir, namun Firdaus tetap bersikeras agar jalan tersebut dianggarkan dalam APBD dan disahkan di DPRD Kota pada saat Paripurna.

"Kalau mau buktinya kita ada, bahkan Firdaus sudah menandatangani surat rekomendasi tersebut. Jadi apabila nantinya diperlukan sewaktu-waktu kita akan perlihatkan " paparnya. (***)