RIAU (RA) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB, Muhtarom, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pencabutan izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare.
Ia menilai, langkah yang tepat bukan mencabut izin secara keseluruhan, melainkan mengevaluasi dan membenahi wilayah yang tidak sesuai ketentuan.
"Saya berharap pemerintah mengkaji ulang. Artinya bukan mencabut izin, tetapi mengevaluasi lahan atau wilayah yang memang tidak sesuai peruntukan," kata Muhtarom, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengevaluasi pengawasan terhadap perusahaan, termasuk kementerian yang sebelumnya menerbitkan izin konsesi.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah seharusnya melakukan pembenahan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan.
Muhtarom mengingatkan, pencabutan izin RAPP berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian dan tenaga kerja di Riau.
Pasalnya, perusahaan tersebut telah lama beroperasi dan turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Kalau ditutup atau dicabut izinnya, efeknya luar biasa. Ada ribuan tenaga kerja yang harus dipikirkan. Di saat pemerintah sedang kesulitan fiskal, siapa yang akan membuka lapangan kerja," ujarnya.
Ia menyebut dampak pencabutan izin tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga masyarakat di sejumlah daerah tempat perusahaan beroperasi, seperti Pelalawan, Siak, dan Kuantan Singingi (Kuansing). Termasuk berbagai bantuan pembangunan dan kegiatan sosial perusahaan yang selama ini diterima masyarakat.
Karena itu, Muhtarom meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama perangkat terkait memberikan kejelasan kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, persoalan pencabutan izin tersebut perlu disikapi serius dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
"Jangan asal tutup tanpa memperhatikan efeknya. Kalau ini dilakukan, bisa muncul kemiskinan dan pengangguran yang luar biasa," tegasnya.
Selain meminta evaluasi, Muhtarom juga mendorong pemerintah memberikan kesempatan kepada RAPP untuk menyampaikan hak jawab dan menjelaskan berbagai temuan yang menjadi dasar persoalan tersebut.
Menurutnya, keputusan pencabutan izin harus melalui kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan perekonomian Riau.