PEKANBARU (RA) – Presiden Mahasiswa Universitas Islam Al Kifayah Riau, Pahot Matua, meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan pencabutan izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Dia menilai kebijakan yang dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian daerah, iklim investasi, hingga keberlangsungan pekerjaan ribuan masyarakat di Riau.
Menurut Pahot, pencabutan izin dengan luasan ratusan ribu hektare bukan persoalan sederhana. Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat kebijakan tersebut.
"338.536 hektare bukanlah angka yang kecil. Ini merupakan keputusan besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai pemerintah hanya berbicara tentang penertiban kawasan hutan, tetapi mengabaikan dampak ekonomi yang akan dirasakan ribuan pekerja dan keluarga mereka. Kami meminta pemerintah jangan gegabah!" kata Pahot, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengatakan, PT RAPP telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Riau selama lebih dari tiga dekade. Berdasarkan keterangan perusahaan, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal.
Selain itu, perusahaan mengklaim kegiatan operasionalnya turut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau. Kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Riau sepanjang 2016-2025 juga disebut mencapai lebih dari Rp350 triliun.
Pahot menilai, angka tersebut menunjukkan besarnya mata rantai ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dampak pencabutan konsesi, menurutnya, tidak hanya berpotensi dirasakan pekerja perusahaan, tetapi juga kontraktor, pemasok, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.
"Kami tidak sedang meminta perusahaan kebal terhadap hukum. Jika ada pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Tetapi pemerintah juga harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar pencabutan 338.536 hektare tersebut. Jangan sampai keputusan administratif justru menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar," ujarnya.
Karena itu, Pahot meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan pihak perusahaan, pemerintah daerah, perwakilan pekerja, akademisi, serta masyarakat yang berpotensi terdampak.
Dia menegaskan, perlindungan lingkungan dan keberlangsungan investasi perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan melalui pengawasan ketat, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengelolaan kawasan hutan yang bertanggung jawab.
Pahot berharap pemerintah mempertimbangkan seluruh aspek sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pencabutan izin tersebut agar kebijakan penertiban kawasan hutan tidak mengabaikan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat Riau.