Pencarian

Podcast Kelupas

DPR RI dan APHTN-HAN Perkuat Sinergi Kawal Kedaulatan Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 November 2026 • 10:00:00 WIB
DPR RI dan APHTN-HAN Perkuat Sinergi Kawal Kedaulatan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sambutan dalam Konferensi Nasional ke-5 APHTN-HAN Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). (foto: Biro Pemberitaan Parlemen)

BANDUNG (RA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa konstitusi tidak boleh hanya menjadi landasan normatif, tetapi harus hadir nyata melalui kebijakan yang mensejahterakan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat membuka Konferensi Nasional ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 bertema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi, dan Negara Kesejahteraan” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Menurut Cucun, dinamika global seperti konflik geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga pangan dan energi menuntut kemandirian ekonomi sebagai pilar kedaulatan negara. Ia menekankan, kedaulatan berarti kemampuan negara mengambil keputusan mandiri yang berpihak pada rakyat.

"DPR RI menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Cita-cita negara kesejahteraan diuji langsung lewat persoalan harian masyarakat, mulai dari kepastian status guru honorer dan PPPK, keterjangkauan harga beras dan minyak goreng, hingga akses teknologi bagi santri," ujar politisi Fraksi PKB tersebut.

Cucun menyoroti empat isu strategis lainnya, yakni penguasaan negara atas cabang produksi vital, pemerataan akses digital bagi pelaku usaha kecil di daerah, keseimbangan iklim investasi dengan perlindungan pekerja dan lingkungan, serta transisi ekonomi hijau yang tetap melindungi nasib nelayan, petani, dan warga sekitar tambang.

Cucun juga mengajak kalangan akademisi APHTN-HAN untuk terus berkontribusi dalam pembentukan undang-undang.

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini berharap rekomendasi konferensi yang disahkan pada Sabtu (21/11/2026) dapat diserahkan secara resmi kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks