Pencarian

Podcast Kelupas

Komisi III DPR Desak Polri Proaktif Usut Kematian Bayi di RSUD Tanjung Priok

Kamis, 19 November 2026 • 09:15:13 WIB
Komisi III DPR Desak Polri Proaktif Usut Kematian Bayi di RSUD Tanjung Priok
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (Foto : Biro Pemberitaan Parlemen)

JAKARTA (RA) - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersikap proaktif menyelidiki kasus meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut diduga kuat berkaitan dengan kelalaian pelayanan medis saat proses persalinan.

Menurut politisi yang akrab disapa Abduh itu, aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban untuk mengusut kasus ini. Ia merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang memberi kewenangan penyelidik untuk langsung bertindak jika mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

"Polri harus proaktif melakukan penyelidikan. Jadi, tidak harus menunggu laporan dari keluarga," ujar Abduh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis  (19/11/2026).

Kasus ini mencuat setelah orang tua bayi, Lina Apriyanti dan Asep Saefudin, mengungkap dugaan keterlambatan penanganan medis. Lina mengaku sempat meminta pemeriksaan pembukaan persalinan kepada perawat, namun diminta menunggu petugas sif pagi. Bahkan, saat kepala bayi mulai terlihat, ia mengaku justru diminta menahan agar bayi tidak segera keluar.

Terkait langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memerintahkan Audit Maternal Perinatal (AMP) bersama organisasi profesi, Kapoksi Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB ini mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Jangan sampai audit hanya menjadi formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban. Audit harus dilakukan secara serius untuk mengungkap seluruh kekurangan dan kemungkinan kelalaian yang menyebabkan peristiwa ini terjadi," tegas Abduh.

Ia menekankan bahwa penyelidikan Polri dan audit AMP memiliki fungsi berbeda sehingga harus berjalan beriringan. Audit AMP berfokus pada evaluasi kualitas layanan kesehatan, sedangkan penyelidikan Polri memastikan ada tidaknya unsur pidana. Jika terbukti melanggar, pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban secara etik, disiplin profesi, administratif, hingga pidana.

Sebagai langkah jangka panjang, Abduh meminta manajemen rumah sakit tidak hanya memberi klarifikasi pascakejadian, tetapi melakukan pembenahan menyeluruh pada kesiapan tenaga medis, kelayakan peralatan, serta sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks