JAKARTA (RA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar lembaga antirasuah tersebut. KPK menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah ditangani Polri.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi terperinci mengenai pejabat maupun pegawai KPK yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
"Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang berjalan ini juga tinggi," kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengungkapan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik kepolisian. KPK tidak ingin mendahului proses penyidikan, termasuk terkait identitas pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Budi juga belum memberikan penjelasan mengenai kemungkinan adanya indikasi penyadapan berdasarkan pemeriksaan sistem keamanan teknologi informasi internal KPK.
"KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tegasnya yang dilansir dari Beritasatu.com.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri memiliki sasaran luas. Mulai dari pejabat negara, lembaga pemerintahan, hingga institusi penegak hukum.
Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, anggota DPR, pengurus partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, hingga kejaksaan.
Selain itu, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Kapolri menegaskan, pihak yang disebut sebagai sasaran penyadapan tidak serta-merta terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan ilegal, mulai dari pemberian perintah, penentuan sasaran, hingga penerimaan hasil penyadapan.
Dugaan keterlibatan para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Sementara itu, KPK memilih menunggu hasil penyidikan Polri untuk memperoleh kejelasan terkait dugaan penyadapan yang disebut menyasar lembaganya.
