JAKARTA (RA) - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah mengingatkan pemerintah agar kebijakan pendidikan dasar dan menengah gratis tidak hanya berfokus pada pembebasan biaya sekolah.
Menurut Ledia, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta, kondisi ruang kelas, ketersediaan guru hingga karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ledia mengatakan pemerintah tengah menghitung skema pembiayaan pendidikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya.
"Kalau kita bicara tentang swasta, harus ada penghitungannya. Apakah mereka tidak menerima bantuan BOS, atau ada sebagian yang dibantu BOS dan lain sebagainya," ujar Ledia dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026) kemarin.
Ia menilai sekolah swasta perlu dilibatkan dalam skema pendidikan gratis. Pemerintah, kata dia, tidak harus selalu membangun sekolah negeri baru jika di suatu daerah sudah tersedia sekolah swasta yang dapat diajak bekerja sama.
"Kalau semuanya gratis maka harus ada kerja sama dengan swasta. Artinya, tidak harus dipaksakan membangun sekolah negeri baru, tetapi bekerja sama dengan swasta yang sudah ada sehingga mereka tetap bisa bergerak dan tetap hidup," katanya.
Selain pembiayaan, Ledia menyoroti kondisi sarana pendidikan. Ia menyebut masih ada sekolah yang memiliki ruang kelas rusak hingga harus menerapkan sistem belajar bergantian karena keterbatasan ruang."
"Ruang kelas rusak itu tidak akan menyebabkan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Mereka jadi harus bergeser-geseran atau harus shift belajar," ujarnya.
Ledia juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sekolah di wilayah 3T. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak bisa diterapkan secara seragam karena kondisi geografis dan sosial setiap daerah berbeda.
Ia mencontohkan aturan mengenai sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 orang selama tiga tahun berturut-turut dan berpotensi digabung atau ditutup.
"Untuk daerah-daerah 3T harus kita lihat kondisi sosiologis dan geografisnya. Apakah diberlakukan aturan yang sama atau tidak," katanya.
Ledia menegaskan, pendidikan gratis perlu dibarengi pembenahan infrastruktur, ketersediaan guru dan kebijakan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah agar akses pendidikan tidak hanya murah, tetapi juga tetap berkualitas.
