PEKANBARU (RA) - Orang tua kita di pesisir dahulu memiliki kias yang dalam: jauh panggang dari api. Ungkapan itu bukan sekadar peribahasa lama, tetapi menggambarkan adanya jarak antara kebutuhan masyarakat dan pusat pengambilan keputusan.
Mengurus pulau-pulau, pelabuhan, nelayan, kawasan perbatasan hingga abrasi yang terus menggerus tepian dari balik meja pemerintahan di Pekanbaru bukan perkara sederhana. Bukan karena masyarakat pesisir tidak amanah kepada Riau, melainkan karena laut memiliki karakter dan tantangan tersendiri.
Karakter tersebut membutuhkan pemerintahan yang lebih dekat, sigap, sekaligus memahami kehidupan masyarakat bahari. Dari sinilah gagasan Provinsi Riau Pesisir berangkat. Bukan sekadar wacana administratif, tetapi ikhtiar untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi bahari yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Gagasan Provinsi Riau Pesisir mencakup lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kelima wilayah tersebut memiliki keterikatan geografis dan ekonomi yang kuat. Berada di kawasan timur Riau dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, wilayah ini memiliki posisi strategis dalam perekonomian kawasan.
Di sini bertemu berbagai kekuatan ekonomi, mulai dari minyak dan gas bumi, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, perikanan hingga jasa kepelabuhanan.
Secara kewilayahan, lima daerah tersebut memenuhi salah satu unsur dasar pembentukan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, jumlah wilayah hanyalah modal awal.
Tantangan yang lebih besar adalah membuktikan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, kemampuan tata kelola pemerintahan, serta kesanggupan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Mari melihat datanya.
Riau Pesisir memiliki modal ekonomi yang nyata. Kabupaten Bengkalis, misalnya, merupakan salah satu daerah dengan skala ekonomi terbesar di Provinsi Riau.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Bengkalis atas dasar harga berlaku pada 2022 mencapai sekitar Rp176 triliun. Kontribusi besar berasal dari sektor minyak dan gas bumi, di samping perkebunan, perdagangan dan aktivitas jasa.
Angka tersebut menunjukkan posisi strategis Bengkalis dalam struktur ekonomi Riau.
Dari sisi pembangunan manusia, kawasan calon Riau Pesisir juga memiliki fondasi yang relatif kuat. Data BPS menunjukkan sejumlah daerah seperti Bengkalis, Dumai dan Siak telah berada dalam kategori pembangunan manusia tinggi.
Kondisi ini menjadi modal penting. Sebab, sebuah provinsi baru tidak hanya membutuhkan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengelola pemerintahan dan pembangunan secara profesional.
Namun, bertuahnya Riau Pesisir bukan semata-mata soal besarnya potensi ekonomi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah wilayah ini mampu membangun fondasi fiskal yang sehat dan berkelanjutan?
Provinsi baru membutuhkan pembiayaan untuk aparatur pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, Riau Pesisir harus dirancang sebagai provinsi produktif, bukan provinsi yang bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Kemampuan fiskal harus dibangun melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan industri maritim, optimalisasi jasa pelabuhan, perdagangan lintas batas, industri pengolahan serta penguatan sektor perikanan modern.
Transfer ke Daerah tetap menjadi instrumen penting dalam pembangunan. Namun, posisinya harus sebagai pengungkit pertumbuhan, bukan sumber ketergantungan permanen.
Kekuatan utama Riau Pesisir sesungguhnya berada di laut.
Laut bukan batas yang memisahkan, melainkan ruang ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan dunia.
Posisi geografis di jalur Selat Malaka memberikan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi maritim, mulai dari perdagangan internasional, logistik laut, industri perikanan hingga jasa kepelabuhanan.
Konsep tersebut sejalan dengan paradigma ekonomi biru (blue economy), yakni pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dumai dapat dikembangkan sebagai pusat industri dan perdagangan. Bengkalis memiliki posisi penting sebagai kawasan kepulauan strategis. Rokan Hilir dapat diperkuat sebagai sentra perikanan, sementara Kepulauan Meranti memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi kepulauan.
Potensi tersebut harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi maritim, bukan sekadar sumber daya yang dieksploitasi tanpa memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat.
Mengapa gagasan ini penting?
Karena masyarakat pesisir membutuhkan pelayanan yang lebih dekat dengan karakter kehidupan mereka.
Bagi masyarakat kepulauan, jarak bukan sekadar ukuran kilometer. Jarak berkaitan langsung dengan biaya, waktu dan kesempatan.
Warga di Rupat Utara yang membutuhkan pelayanan administrasi, nelayan di Kepulauan Meranti yang menghadapi abrasi dan perubahan cuaca, hingga pelaku usaha pesisir yang membutuhkan kepastian layanan, semuanya membutuhkan kebijakan yang memahami karakter wilayah mereka.
Pemerintahan yang lebih dekat memungkinkan keputusan diambil lebih cepat dan kebijakan dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemekaran, jika dilakukan dengan tata kelola yang baik, bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan. Lebih dari itu, pemekaran harus menjadi upaya mendekatkan negara kepada rakyat.
Perjuangan menuju Provinsi Riau Pesisir tentu tidak boleh hanya mengandalkan semangat.
Gagasan tersebut harus dibangun melalui kajian akademik, data yang kuat dan perencanaan yang matang.
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan daerah baru harus memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan dan kapasitas daerah melalui mekanisme daerah persiapan serta evaluasi pemerintah pusat.
Artinya, keberadaan lima kabupaten/kota hanyalah salah satu bagian dari proses. Riau Pesisir harus mampu menunjukkan kesiapan dari sisi fiskal, sumber daya manusia, infrastruktur hingga desain pembangunan.
Tujuannya bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi memastikan pemerintahan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kita juga perlu memahami kondisi kebijakan nasional saat ini. Pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kebijakan tersebut bukan berarti menutup seluruh peluang pemekaran. Justru, masa moratorium dapat menjadi ruang evaluasi dan persiapan.
Waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi Riau Pesisir melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyusunan desain fiskal, penguatan PAD, kesiapan ibu kota pemerintahan serta pembangunan model birokrasi yang efisien.
Ketika kebijakan nasional berubah, daerah yang paling siap akan memiliki peluang paling besar.
Kekhawatiran bahwa pemekaran hanya akan menambah birokrasi dan beban anggaran adalah hal yang wajar.
Karena itu, Riau Pesisir harus menawarkan model pemerintahan yang berbeda.
Provinsi baru tidak boleh hanya berarti penambahan gedung, jabatan dan belanja aparatur. Riau Pesisir harus dibangun sebagai provinsi maritim modern dengan birokrasi ramping, pelayanan digital, belanja publik yang efektif dan fokus pembangunan pada sektor unggulan: maritim, energi serta perdagangan kawasan.
Jangan sampai sibuk membangun pagar besar, tetapi lupa memperkuat isi rumah yang dijaga.
Pada akhirnya, gagasan Provinsi Riau Pesisir bukan tentang memisahkan diri dari Riau.
Justru sebaliknya, gagasan ini merupakan upaya memperkuat Bumi Lancang Kuning melalui tata kelola pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah.
Menjaga Selat Malaka, mengembangkan ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mempercepat pelayanan publik bukan hanya kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga bagian dari kepentingan strategis bangsa.
Seperti pepatah Melayu, “Bulat air kerana pembuluh, bulat kata kerana muafakat.”
Riau Pesisir harus disiapkan bukan hanya dengan semangat, tetapi dengan data, kemampuan fiskal dan tata kelola yang kukuh.
Sebab, negeri yang maju bukan hanya negeri yang kaya sumber daya, tetapi negeri yang mampu mengelola kekayaannya untuk kesejahteraan anak negerinya sendiri.
Riau Pesisir tidak hendak menjauh dari induknya. Riau Pesisir ingin menjadikan Bumi Lancang Kuning semakin gagah melalui poros maritim yang berdiri di atas kaki sendiri.
Penulis: Rineliana (Akademisi Universitas Dumai, Kandidat Doktor UTeM)
