PEKANBARU (RA) - Aspirasi masyarakat Kecamatan Limapuluh terkait kondisi infrastruktur jalan mulai membuahkan hasil. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga dengan melakukan pengaspalan di sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Respons cepat tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Karang Taruna Kecamatan Limapuluh, Farid Rahman Dinata.
Sejumlah ruas jalan yang kini telah dilakukan pengaspalan di antaranya Jalan Tanjung Batu, Jalan Tanjung Rhu, Jalan Sultan Syarif Kasim hingga Jalan Tanjung Datuk.
Farid mengatakan, persoalan kondisi jalan tersebut sebelumnya disampaikan langsung kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.
Aspirasi itu disampaikan setelah Agung Nugroho dan Markarius Anwar terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru pada 2025. Setelah keduanya resmi dilantik, Farid menyebut pemerintah daerah langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dasar berupa jalan yang layak.
"Terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, serta Dinas terkait, khususnya PUPR yang telah melakukan pengaspalan dan merespons dengan cepat aspirasi masyarakat Kecamatan Limapuluh," katanya, Senin (31/8/2026).
Ia menyebut, pengaspalan sejumlah ruas jalan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menindaklanjutinya.
"Setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta dilantik, alhamdulillah pemerintah segera bergerak cepat. Jalan mulai dari Tanjung Batu, Tanjung Rhu, Sultan Syarif Kasim sampai Tanjung Datuk akhirnya dilakukan pengaspalan," terangnya.
Meski persoalan jalan mulai mendapat penanganan, Farid menyebut masih ada pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan pemerintah. Salah satunya terkait rumah warga yang terdampak pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurut Farid, penanganan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak pembangunan IPAL masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Di sisi lain, Pemko Pekanbaru disebut telah mendorong agar persoalan tersebut segera mendapatkan tindak lanjut. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu respons dari Kementerian PUPR.
"Setelah ini tentunya masih ada PR yang belum terselesaikan, yaitu rumah-rumah yang terdampak IPAL. Ini masih menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR pusat. Pemko Pekanbaru sudah mendorong dan selanjutnya kita menunggu respons dari kementerian," ungkapnya.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan perhatian dan solusi konkret. Terutama, terhadap rumah warga yang terdampak pembangunan IPAL agar pembenahan dapat segera dilakukan.
"Semoga segera terakomodir untuk pembenahan dampak dari IPAL ini, terutama rumah warga yang terdampak, sehingga bisa segera direalisasikan," harapnya.
Farid menegaskan, Karang Taruna Kecamatan Limapuluh akan terus menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Pihaknya juga akan terus mendorong pemerintah agar berbagai persoalan yang dirasakan warga, baik terkait infrastruktur maupun dampak pembangunan, dapat diselesaikan secara bertahap.
Bagi masyarakat Kecamatan Limapuluh, pengaspalan sejumlah ruas jalan menjadi tanda bahwa keluhan yang disampaikan tidak berhenti sebagai aspirasi. Namun, mulai terlihat tindak lanjut nyata di lapangan.
