PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Pada periode kepemimpinan saat ini, kepala daerah secara aktif menghadiri Musrenbang di seluruh kecamatan.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan forum Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menangkap aspirasi warga secara langsung.
Dalam forum tersebut, pemko dapat menilai urgensi setiap usulan yang disampaikan warga, apakah masuk kategori prioritas, dapat ditunda hingga tahun berikutnya, atau memang belum memungkinkan untuk direalisasikan.
"Kami ingin melihat dan mendengar langsung aspirasi warga. Dari cara penyampaian hingga penekanan suara, biasanya dapat tergambar tingkat urgensinya. Itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam merangkum prioritas pembangunan," kata Markarius, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, pembangunan tidak boleh semata-mata bersumber dari perencanaan teknokratis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Melainkan, perencaan pembangunan harus berbasis aspirasi warga.
"Selama ini, proses Musrenbang telah berlangsung setiap tahun. Namun, belum seluruhnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program," terang Markarius.
Karena itu, pemko berupaya memperkuat pola komunikasi langsung dengan warga. Selain melalui Musrenbang, dirinya dan wali kota juga kerap turun langsung ke lapangan menindaklanjuti pengaduan warga, ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), maupun tokoh masyarakat.
"Kami juga menyediakan alokasi khusus untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat," jelas Markarius.
Markarius juga meluruskan pemahaman terkait program Rp100 juta per RW yang menjadi bagian dari janji kampanye. Dana tersebut bukan diberikan secara tunai. Melainkan, dana itu dialokasikan untuk mengakomodasi kegiatan prioritas di setiap RW guna mendorong pemerataan pembangunan.
"Angka Rp100 juta itu merupakan gambaran pemerataan. Nanti setiap RW dapat memilih program yang paling mendesak. Jika dalam pembahasan ternyata membutuhkan anggaran lebih besar, tentu akan disesuaikan agar persoalan di wilayah tersebut benar-benar tuntas," pungkas Markarius.
