PEKANBARU (RA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menargetkan peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 11.600 hektare di Provinsi Riau pada tahun 2026.
Target tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan peran aktif pemerintah kabupaten serta para petani.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi menjelaskan bahwa target PSR tahun ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama ditetapkan seluas 5.000 hektare, sementara tahap kedua mencapai 6.600 hektare.
"Untuk saat ini, fokus kita adalah memenuhi target tahap pertama terlebih dahulu. Jika sudah tercapai, baru kita lanjutkan ke tahap kedua," ujar pria yang akrab disapa Ucup ini saat berbincang dengan riauaktual.com, Rabu (4/2/2026).
Ia menyebutkan, hingga awal tahun ini sudah terdapat 176 hektare kebun sawit yang masuk proses awal, termasuk penerbitan rekomendasi teknis (rekomtek). Pemerintah daerah optimistis proses tersebut dapat berjalan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa berproses. Saat ini masih banyak yang terkendala di akun kabupaten maupun di sisi pekebun," katanya.
Ucup berharap capaian PSR tahun ini tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, ia menargetkan realisasi PSR 2026 bisa melampaui capaian tahun lalu.
Menurutnya, keberhasilan program PSR sangat ditentukan oleh kelincahan pemerintah kabupaten dan kesiapan petani. Dinas Perkebunan Provinsi Riau, kata dia, siap memfasilitasi dan membantu sepanjang proses administrasi dan teknis.
"Kalau bisa kita fasilitasi, pasti kita bantu. Makanya kabupaten juga kami minta aktif," tegasnya.
Namun demikian, Ucup mengakui masih terdapat tantangan di lapangan. Saat ini banyak kebun sawit di Riau yang sudah memasuki usia replanting, tetapi sebagian petani masih enggan melakukan peremajaan.
Salah satu faktor utamanya adalah harga tandan buah segar (TBS) sawit yang masih sangat kompetitif. Kondisi ini membuat petani khawatir kehilangan sumber pendapatan selama masa replanting.
"Harga sawit masih bagus, sehingga petani takut kehilangan penghasilan ketika kebunnya diremajakan," ungkap Ucup.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk membantu petani tetap memperoleh pendapatan selama proses replanting berlangsung. Salah satunya melalui program ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian.
"Petani bisa memanfaatkan lahan replanting dengan menanam tanaman pangan, seperti padi gogo, semangka dan tanaman semusim lainnya. Ini bisa membantu mereka tetap memiliki penghasilan selama masa replanting," pungkasnya.
