PEKANBARU (RA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menuntaskan evaluasi APBD tahun 2026 milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menyebutkan Pemprov Riau akan menindaklanjuti evaluasi yang diberikan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Setelah selesai evaluasi langsung kita susun DPA-nya semua, termasuk juga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). InsyaAllah targetnya bisa segera digunakan,” katanya, Kamis (8/1/2026).

Plt Gubri menyebutkan bahwa saat ini Provinsi Riau mengalami defisit sebesar Rp1,2 triliun. Namun, ia menyebut sudah memiliki cara untuk mengatasi defisit anggaran tersebut.

“Untuk mengatasinya, itukan ada belanja modal sekitar Rp600 miliar itu tidak usah dikerjakan. Kemudian juga bisa dilakukan pemotongan anggaran SPPD, biaya makan minum, tidak usah rapat di hotel. Jadi InsyaAllah bisa selesai,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta para ASN melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 ini, sehingga tunda bayar dan tunda salur bisa terselesaikan dengan secepatnya.

"Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal," ujarnya.

Pihaknya juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah, tim ini nantinya akan menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang masih bisa dimaksimalkan.

“Kami juga membentuk tim percepatan daerah, karena masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita dapatkan. Percayalah, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai,” ajaknya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan DPRD Riau, telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 sebesar Rp8,321 triliun.

Pengesahan APBD Riau tahun 2026 tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Provinsi Riau, Sabtu (29/11/2025) malam.