PEKANBARU (RA) - Angka fantastis senilai Rp77,4 triliun diprediksi dihabiskan untuk pemulihan infrastruktur fisik di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut diriset oleh Center of Reform on Economics (Core) dalam insight bertajuk "Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera".

Estimasi tersebut berdasarkan pada data kerusakan infrastruktur fisik yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Desember 2025.

Dikutip dalam keterangan resminya, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 60 Triliun.

Angka estimasi itu juga disebut bisa saja di bawah angka sebenarnya, karena perkembangan di lapangan yang masih dinamis. Oleh karenanya, Core menilai alokasi Rp 60 Triliun tidak akan cukup untuk memulihkan Sumatera.

Bahkan, Core mengungkapkan, angka estimasi pemulihan sebesar Rp 77,4 Triliun tersebut belum termasuk komponen kerugian non-fisik yang datang dari merosotnya produktivitas tenaga kerja akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi lokal.

"Mulai dari aktivitas perdagangan di pasar tradisional dan ritel modern, produksi di industri kecil dan menengah (UMKM), menurunnya kualitas kesehatan tenaga kerja aktif, trauma psikis yang meningkat, dan naiknya tingkat stres karena tekanan batin," jelasnya.

Aceh diprediksi menanggung beban terberat dengan koreksi -0,44%, sementara Sumatera Utara (-0,15%) dan Sumatera Barat (-0,36%) juga tertekan signifikan.

Investasi dan serapan tenaga kerja ikut terpangkas, dengan sektor konstruksi dan transportasi mengalami tekanan paling dalam.

"Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan. Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak," tulisnya.

Oleh karena itu, CORE mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional.