JAKARTA (RA) - Upaya besar-besaran penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat capaian luar biasa dalam kurun waktu 10 bulan. 

Satgas yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini berhasil menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400 persen dari target awal. 

Nilai indikasi ekonomi dari lahan yang telah dikuasai kembali itu diperkirakan melampaui Rp150 triliun, menjadikannya salah satu langkah pemulihan sumber daya alam terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

Dari total lahan tersebut, 2.482.220,343 hektare telah resmi diserahkan untuk ditangani kementerian terkait. Sebanyak 1.708.033,583 hektare lahan sawit diserahkan untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara. 

Kemudian 688.427 hektare yang berstatus kawasan konservasi diserahkan kembali untuk dipulihkan oleh kementerian teknis. 

Selain itu, 81.793 hektare yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo juga dikembalikan untuk dihutankan kembali sebagai bagian dari agenda pemulihan ekosistem nasional.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turut berkolaborasi dalam Satgas PKH. 

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa sinergi lintas lembaga merupakan kunci dalam menjaga kekayaan negara. 

"Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional," ungkapnya, Rabu (24/12/2025).

"Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah bangsa Indonesia yang harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir kelompok tertentu," tegasnya.

Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.