PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan Forum Group Discussion (FGD) sosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Balai Serindit Gedung Daerah, Jumat (21/11/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi kegiatan strategis nasional yang akan menyediakan data penting untuk perencanaan pembangunan 10 tahun ke depan. Pemprov Riau sepenuhnya akan komit memberikan dukungan kepada BPS RI,” katanya.
SF Hariyanto mengatakan pemerintah daerah akan memastikan seluruh perusahaan di Riau memberikan data yang benar dan akurat. Menurutnya, keterbukaan informasi dari pelaku usaha sangat dibutuhkan agar BPS dapat memotret kondisi ekonomi daerah secara utuh.
Pemprov Riau juga berkomitmen membantu BPS ketika ada perusahaan yang belum ditemukan atau belum bersedia berpartisipasi dalam sensus. Dukungan itu termasuk melakukan pendekatan, menyurati, hingga memanggil perusahaan agar ikut dalam pendataan.
“Partisipasi pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan sensus. Data yang lengkap akan membantu pemerintah mengetahui kebutuhan sektor usaha, kendala yang dihadapi, dan peluang pengembangan ekonomi di masa mendatang,” tambahnya.
Plt Gubernur juga memastikan, bahwa Pemprov Riau akan terus bersinergi dengan BPS untuk mengawal proses sensus agar berjalan lancar. Dengan kerja sama seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberi gambaran akurat mengenai struktur ekonomi Riau.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meminta dukungan penuh dari pelaku usaha khususnya perusahaan besar, untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Sonny mengakui bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan sensus di berbagai daerah adalah rendahnya partisipasi perusahaan besar.
"Banyak perusahaan tidak bersedia menjawab pertanyaan mengenai aktivitas usaha mereka, sehingga menghambat proses pengumpulan data secara menyeluruh,” katanya.
Adapun data yang diberikan perusahaan bersifat rahasia, dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. Oleh sebab itu, partisipasi sektor usaha menjadi krusial agar pemerintah dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai struktur ekonomi Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun.
BPS menargetkan pemetaan lengkap terkait jumlah pelaku usaha skala besar, menengah, kecil, hingga mikro, termasuk sektor usaha yang mereka jalankan. Data ini juga menentukan sektor mana yang kekurangan pelaku, sehingga pemerintah dapat memahami penyebab tingginya impor pada komoditas tertentu.
Dalam kesempatan itu, Sonny menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya kepada Plt Gubernur SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Khususnya kepada Pak Plt Gubernur dan kepada seluruh bupati dan wali kota yang sudah berkomitmen mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026,” katanya.
