PEKANBARU (RA) - Aksi unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) akhirnya berujung pada dialog tertutup antara perwakilan demonstran dengan Komandan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, dan sejumlah pejabat terkait. 
.dari pertemuan tersebut, sejumlah respons penting disampaikan langsung oleh pimpinan lembaga, yang menjadi perhatian utama peserta aksi.

Kepala Kejati Riau, Sutikno, menegaskan bahwa keberadaan Satgas PKH merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat melalui keputusan presiden, sehingga kewenangannya di daerah terbatas.

"Satgas yang ada di sana, itu dasarnya keputusan presiden. Saya tidak punya kewenangan untuk membubarkan instruksi presiden itu," ujar Sutikno di hadapan massa.

Meski demikian, Sutikno memastikan bahwa seluruh dinamika dan persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi.

"Apa yang sudah terjadi akan ada evaluasi yang dilakukan. Apakah nanti akan dibubarkan, itu bukan kewenangan di sini. Tapi akan kita sampaikan ke pusat," tegasnya.

Sutikno menyebut pihaknya telah berdialog panjang dengan perwakilan massa untuk menyerap seluruh aspirasi.

"Kami sudah bicara panjang lebar dengan perwakilan. Supaya apa yang disuarakan bisa kita tampung dan kita teruskan. Harapannya baik untuk kita yang ada di sini," ucapnya.

Terkait dugaan intimidasi yang selama ini dialami masyarakat dalam proses penertiban, Sutikno meminta bukti agar bisa ditindaklanjuti.

"Kalau ada intimidasi, laporkan. Kasih bukti-buktinya, akan kita sampaikan ke pusat. Dan ini pasti akan dievaluasi. Kami semua di sini untuk masyarakat, untuk rakyat," ujarnya.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang juga menemui peserta aksi, menyatakan bahwa seluruh tuntutan massa telah dibahas bersama perwakilan lembaga terkait. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

"Sudah kita sepakati. Hari ini tidak ada yang bisa mengambil keputusan atas semua yang kawan-kawan sampaikan. Tapi kita sudah membicarakannya, dan semua yang disampaikan kawan-kawan, kami mendukung itu," katanya.

Sebagai wakil rakyat, Kaderismanto menegaskan posisi DPRD berada di garis depan untuk mengawal persoalan tumpang tindih kawasan hutan di Riau.

"Bukan soal TNTN saja, tapi soal semua kebun yang berada dalam kawasan hutan di Riau ini. Tugas kita tentu mengawal ini," tambahnya.

Ia juga meminta massa aksi memberi kepercayaan kepada utusan yang telah berdialog di dalam gedung agar proses advokasi bisa berlanjut ke tingkat nasional.

"Kami minta berikan kepercayaan pada utusan yang sudah melakukan dialog. Ini akan kita tindak lanjuti untuk mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat demi kebaikan seluruh masyarakat Riau," ujarnya.

Akan tetapi, massa menilai bahwa pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut tidak memberikan kejelasan. Karena belum ada keputusan pasti terkait tuntutan mereka hari ini.

Hingga kini, akan unjuk rasa masih berlangsung. Ribuan masyarakat juga masih bertahan di depan kantor Kajati Riau.