PEKANBARU (RA) - Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) terus menunjukkan tren positif. 

Hingga akhir September 2025, DJKN RSK mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp693,6 miliar, melampaui target tahunan Rp671,3 miliar atau 103,3%.

Kepala Kanwil DJKN RSK Wahyu Prihantoro mengatakan capaian itu berasal dari aktivitas lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan pengurusan piutang.

"Khusus dari Provinsi Riau, tercatat penerimaan Rp25,4 miliar, meningkat 10,9% (month-to-month)," ujar Wahyu, Senin (21/10/2025).

Selain penerimaan, kinerja di sejumlah fungsi utama juga melampaui target. Fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, serta pengurusan piutang negara disebut telah berjalan optimal.

Hingga 30 September 2025, PNBP Aset di Riau mencapai Rp11,1 miliar, sementara nilai efisiensi belanja negara melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tercatat sebesar Rp10,7 triliun.

"Efisiensi ini diperoleh lewat skema hibah, pinjam pakai, penggunaan sementara, dan alih status BMN. Aset yang idle dimanfaatkan tanpa pengadaan baru, sehingga lebih hemat dan tetap produktif," jelas Wahyu.

Lebih lanjut, pengelolaan BMN juga berkontribusi dalam pembiayaan proyek strategis pemerintah. Hingga kuartal III-2025, 79 aset BMN di Riau dengan total nilai Rp8,4 triliun digunakan sebagai penjamin (underlying asset) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Langkah ini memperkuat peran BMN dalam mendukung pembiayaan proyek strategis nasional," tambahnya.

Selain itu, DJKN juga mempercepat sertifikasi tanah BMN untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah sengketa.

Sebagai Pengawas Lelang (Superintenden), DJKN RSK aktif memberikan pembinaan kepada Pejabat Lelang serta mendorong kegiatan edukatif seperti sosialisasi lelang.go.id, Gebyar Lelang UMKM, dan kampanye di Car Free Day (CFD).

Per September 2025, realisasi PNBP Bea Lelang mencapai Rp14,1 miliar atau 62,3% dari target Rp26,4 miliar.

"Kami terus memperkuat koordinasi dengan perbankan, pemerintah daerah, dan UMKM untuk menggali potensi lelang, termasuk Lelang UMKM bersama Kemenkeu Satu Riau," pungkas Wahyu.