BENGKALIS (RA) - Persoalan layanan penyeberangan Ro-Ro lintasan Air Putih–Sungai Selari dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

Sejumlah organisasi mahasiswa di Bengkalis, yakni PMII, GMNI, HMI, Himapersis, serta BEM Polbeng, mendesak Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bengkalis, M Adi Pranoto, mundur dari jabatannya.

Desakan itu kembali ditegaskan dalam dialog terbuka di Aula Kantor Dishub Bengkalis, Selasa (16/9/2025) kemarin, bersama Komisi II DPRD Bengkalis yang diwakili Ketua Rindra Wardana alias Iyan Kancil. 

Mahasiswa menilai Dishub hanya bersikap reaktif tanpa solusi jangka pendek maupun jangka panjang yang jelas.

Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menekankan bahwa masalah Ro-Ro tidak sebatas persoalan teknis seperti kapal dokking atau harga tiket murah. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada lemahnya tata kelola, minim transparansi, hingga masih maraknya pungutan liar (pungli).

"Free pass masih terjadi di lapangan, kondisi dermaga tidak efektif, sehingga perusahaan enggan menambah armada. Dishub hanya bergerak setelah masyarakat resah. Ini bukti lemahnya manajemen," tegas Syahrul.

Mahasiswa juga menilai program e-ticketing yang digagas Dishub tidak menyentuh akar masalah. 

"E-ticketing hanya solusi teknis. Kalau tata kelola dan integritas petugas masih bermasalah, krisis akan terus berulang," ujarnya.

Sejumlah usulan konkret disampaikan mahasiswa, mulai dari pembentukan posko pengaduan masyarakat, transparansi informasi publik, pembentukan Satgas bersama mahasiswa, hingga percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola Ro-Ro secara profesional.

Mereka memberi tenggat waktu 30 hari kepada Dishub untuk menunjukkan progres nyata. Jika tidak, mahasiswa siap kembali turun ke jalan.

"Cukup sudah masyarakat dikorbankan. Kalau Kadishub tidak mampu, lebih baik mundur saja," tegas Syahrul.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana, menekankan perlunya pengawasan dan sanksi tegas, termasuk kemungkinan regulasi khusus terkait penerobosan antrean. 

"Jangan hanya fokus pada solusi teknis, tapi juga etika dan kedisiplinan petugas. Sudah terlalu lama masalah ini tidak tuntas," katanya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kadishub Bengkalis, M Adi Pranoto, mengakui masih ada empat persoalan utama dalam layanan Ro-Ro, yakni perilaku pengguna dan petugas, sistem tiket, keterbatasan armada, serta harga tiket. 

Ia berkomitmen menindaklanjuti masukan mahasiswa, termasuk peningkatan transparansi informasi publik, rotasi petugas, percepatan kajian BLUD, dan penyempurnaan sistem e-ticketing dengan mekanisme yang lebih terbuka.

#BENGKALIS