PEKANBARU (RA) – Aksi unjuk rasa ratusan warga dan mahasiswa Pelalawan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) di depan gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (8/9/2025), membawa berkah tersendiri bagi pedagang kaki lima (PKL).

Sejumlah pedagang kopi keliling tampak membuka lapak di sekitar massa aksi. Pedagang bakso, sate, hingga makanan ringan juga memanfaatkan keramaian tersebut untuk meraup keuntungan. Kehadiran para PKL ini menjadi pemandangan khas di tengah riuhnya orasi penolakan relokasi warga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Sementara itu, massa aksi masih menunggu hasil audiensi perwakilan mereka bersama DPRD Riau. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga didampingi langsung oleh Bupati Pelalawan, Zukri, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak relokasi.

Sebelumnya, dalam orasinya, AMMP menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, masyarakat yang tinggal di kawasan TNTN menolak relokasi sebagaimana diinstruksikan Satgas Penanganan Konflik Hutan (PKH). Kedua, mereka mendesak pimpinan daerah di Riau, baik kabupaten maupun provinsi, untuk bijak dalam mencari solusi atas persoalan ini. AMMP memperkirakan sebanyak 30.000–35.000 jiwa akan terdampak kebijakan tersebut.

Selain itu, massa meminta pemerintah pusat mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 05 Tahun 2025 yang dianggap merugikan masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya sikap tegas dari pemerintah daerah di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, hingga Provinsi Riau dalam menindaklanjuti aspirasi penolakan relokasi.

AMMP mengumumkan bahwa dalam waktu 1x24 jam, mereka telah mendapatkan jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi terkait di DPR RI untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.

"Kami berharap aspirasi ini mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat," ujar koordinator aksi dalam orasinya.

Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan masyarakat bersama DPRD Riau dan Bupati Pelalawan masih melakukan pembahasan di dalam gedung dewan.