PEKANBARU (RA) – Gelombang aksi mahasiswa yang berujung ricuh di sejumlah daerah Indonesia memantik keprihatinan mendalam. Menyikapi situasi itu, Organisasi Pemuda Lintas Iman Provinsi Riau menggelar pertemuan di Kantor PW GP Ansor, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pekanbaru, Selasa (2/9/2025).

Dari pertemuan ini lahirlah sembilan poin pernyataan sikap yang menegaskan komitmen menjaga kedamaian dan menuntut penegakan keadilan.

Ketua PW GP Ansor Riau, Khoirul Huda, yang dipercaya sebagai juru bicara, menegaskan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan beradab.

"Silakan bagi masyarakat, mahasiswa menyampaikan aspirasi. Tetapi dengan elegan, tertib, damai. Tak perlu dengan cara anarkis, seperti penjarahan, pembakaran. Itu justru berujung pidana," ujarnya.

Khoirul menilai cara-cara destruktif tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga melukai sesama anak bangsa. Ia bersyukur, aksi mahasiswa di Riau berlangsung damai tanpa kerusuhan.

"Saya kira ini bisa menjadi contoh daerah lain. Inilah cara elegan saat menyampaikan aspirasi. Tak perlu harus merusak, membakar, menjarah. Hal ini tentu sejalan dengan nilai-nilai budaya adat Melayu yang menjunjung kesantunan," tambahnya.

Pernyataan sikap itu disepakati oleh pimpinan lintas organisasi pemuda, di antaranya Ketua PW GP Ansor Riau Khoirul Huda, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Rizal S., Ketua PW GPII Riau Tata Haira, Ketua Gema Budhi Riau Feter Darmawan, Ketua DPD GAMKI Riau Maruli Silaban, serta Ketua DPP Peradah Indonesia Riau I Gede Parinata.

Isi sembilan poin pernyataan sikap tersebut adalah:

1. Menyampaikan simpati dan dukacita mendalam kepada korban aksi demonstrasi, baik yang terluka maupun meninggal dunia.

2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.

3. Menuntut pimpinan partai politik memberhentikan anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan provokatif serta melukai hati rakyat.

4. Mengajak masyarakat menjaga kondusifitas dalam aksi, tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis.

5. Menolak aksi anarkis dan isu SARA yang berpotensi memicu kerusuhan seperti tahun 1998.

6. Meminta Polri dan TNI mengawal aksi dengan terukur, tidak represif, dan menindak tegas pelaku perusakan serta penjarahan.

7. Menginstruksikan kader organisasi untuk aktif membangun dialog bersama tokoh masyarakat dan agama, menjaga fasilitas umum, dan membantu masyarakat.

8. Menegaskan komitmen menjunjung tinggi adat istiadat di Bumi Melayu dalam merespons isu nasional maupun daerah.

9. Mengapresiasi langkah Gubernur Riau, Kapolda Riau, dan DPRD Riau yang telah memfasilitasi aspirasi mahasiswa secara damai.

Pernyataan sikap ini akan disampaikan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heriawan, serta pihak terkait lainnya sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan di tengah dinamika bangsa.