PEKANBARU (RA) – Persoalan tumpang tindih lahan kembali mencuat di sektor perkebunan. Kali ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-Pir) mengungkap bahwa lebih dari 24 ribu hektar kebun sawit plasma milik petani anggotanya masuk dalam kawasan hutan.

Ketua Umum (Ketum) Aspek-Pir, Setiyono, menyebutkan bahwa luasan lahan tersebut mencapai 24.124,83 hektar, dan tersebar di berbagai daerah sentra kelapa sawit di Indonesia.

Ironisnya, sebagian besar kebun itu sudah memiliki sertifikat hak milik, namun secara administratif ternyata berada di dalam kawasan hutan.

"Ini data awal. Kita masih menunggu laporan tambahan dari anggota-anggota lain di seluruh Indonesia," ujar Setiyono Selasa (8/7/2025).

Laporan tersebut berasal dari 55 koperasi dan kelompok tani yang berada di 55 desa, tersebar di Provinsi Riau, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Riau menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni dari 32 koperasi dan kelompok tani di 32 desa.

Jenis kawasan hutan tempat kebun-kebun itu berada pun beragam, mulai dari Areal Penggunaan Lain (APL), Hak Guna Usaha (HGU), Hutan Produksi Terbatas (HPT), hingga Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

"Kami sedang mengumpulkan semua dokumen dan surat-surat yang membuktikan keabsahan lahan tersebut. Setelah itu, kami akan melakukan musyawarah bersama untuk menentukan langkah berikutnya," terangnya.

Setiyono menegaskan bahwa kebun-kebun tersebut bukan ilegal, melainkan bagian dari program transmigrasi pemerintah yang sudah berlangsung sejak lama.

"Kita berharap pemerintah menyelesaikan permasalahan ini. Transmigrasi itu program resmi negara. Jadi kami berharap kementerian terkait, khususnya yang membidangi agraria dan kehutanan, dapat turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini," tegasnya.