RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapati angka kehadiran bayi ke posyandu saat ini masih sebesar 70 persen. Angka tersebut terbilang belum sesuai target.

Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau M Job Kurniawan. Disebutkannya Pemprov Riau menargetkan kehadiran bayi ke posyandu bisa mencapai angka 85 - 90 persen.

"Kita menargetkan kehadiran bisa di angka 85 sampai 90 persen. Sementara, angka kehadiran bayi ke posyandu saat ini masih pada angka 70 persen. Harusnya bisa lebih baik dari itu," kata M Job Kurniawan.

Menurutnya, jika 30 persen bayi tidak hadir ke posyandu, maka intervensi yang dilakukan bisa menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih dari pemerintah desa, kabupaten, juga provinsi terhadap keberadaan Posyandu.

Pemprov Riau juga menekankan pentingnya data bayi by name by address disetiap desa. Dengan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui bayi mana yang belum datang ke Posyandu dan dapat melakukan kunjungan langsung.

"Maka, kami ingin ada perhatian dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Pemprov atas posyandu yang ada di tiap desa ada perhatian kita kepada kader PKK, posyandu dan bidan desa yang ada di tiap posyandu," katanya.

Job Kurniawan menyatakan bahwa kader PKK, bidan desa, dan petugas Posyandu harus aktif menjemput bola. Jika diketahui ada bayi yang tidak hadir, maka mereka harus mengunjungi rumah bayi tersebut untuk mengetahui penyebabnya.

"Kalau ada bayi yang tidak ke Posyandu, saya rasa kita bisa intervensi untuk mendatangi bayinya ke rumahnya, agar tahu alasan orang tua tidak membawa bayinya ke Posyandu," jelasnya.

Langkah ini penting agar penanganan gizi bayi tidak terputus sebab kendala kehadiran bayi di Posyandu. Ia meyakini bahwa dengan pendekatan langsung, angka partisipasi akan meningkat secara signifikan.

"Maka, hal ini perlu koordinasikan dengan baik antara pemerintah kabupaten/kota, dan kecamatan. Maka, kita harus berkomitmen untuk bersama-sama melakukan intervensi," sebutnya.