KAMPAR (RA) – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan pangan lokal dan perbaikan gizi masyarakat lewat pengembangan dapur komunitas berbasis desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sosialisasi yang digelar di Desa Teratak Rumbio, Kabupaten Kampar, Minggu (22/6/2025), penekanan kuat diberikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan generasi rentan, terutama anak-anak putus sekolah.

Tak hanya menyasar peserta didik formal seperti siswa PAUD hingga SMA dan santri, program MBG juga menargetkan kelompok rentan non-pendidikan seperti balita, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak yang sudah tidak bersekolah.

Model distribusi gizi ini dirancang terintegrasi dengan fasilitas lokal, mulai dari Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) hingga Posyandu dan Puskesmas.

"Anak-anak putus sekolah harus menjadi perhatian bersama karena mereka rawan luput dari sistem perlindungan gizi. Program ini hadir untuk menjangkau mereka secara langsung lewat pendekatan komunitas," kata Sahidin, Anggota Komisi IX DPR RI, Senin (23/6/2025).

Dalam paparannya, Sahidin menegaskan bahwa setiap titik layanan makanan bergizi harus memiliki jangkauan efektif, maksimal enam kilometer dari sekolah atau komunitas penerima manfaat. Hal itu untuk memastikan makanan tetap segar dan layak konsumsi.

Sementara itu, Mochamad Halim, Staf Sekretaris Deputi Bidang Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan bahwa pemerintah telah mulai merekrut tenaga dapur profesional untuk mengelola SPPG di berbagai wilayah.

"Setiap dapur minimal memiliki ahli gizi, kepala dapur, dan akuntan. Semua pihak bisa berpartisipasi, termasuk yayasan atau lembaga masyarakat yang peduli terhadap isu gizi anak," ungkap Halim.

Dari sisi lokal, Kepala Desa Teratak Rumbio, Etak Murlizar, menegaskan kesiapan desanya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Desa telah mulai menyusun rencana pembangunan dapur komunitas dan sanitasi yang memadai.

"Kami tengah mempersiapkan titik-titik potensial, termasuk di Kecamatan Rumbio dan Desa Gintong Petai. Data calon penerima manfaat juga sedang kami himpun untuk percepatan implementasi," jelasnya.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, yang mendorong partisipasi aktif anggota dewan dalam menyosialisasikan program ini secara luas di tengah masyarakat.

"Kami menyarankan agar minimal lima titik dikunjungi setiap pekan. Selain MBG, kita juga perlu menyosialisasikan layanan BPJS dan program lain yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Zulfan.

Zulfan juga menekankan pentingnya memenuhi standar lokasi dapur SPPG—tidak boleh dekat peternakan, tempat sampah, atau kawasan yang tidak higienis. Penetapan lokasi akan mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Lebih jauh, program ini juga membawa dimensi pemberdayaan ekonomi desa. Pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan lokal dari petani dan pelaku UMKM sekitar sebagai bagian dari rantai suplai dapur SPPG.

Program MBG tidak diberikan secara individu, tetapi melalui lembaga pendidikan dan komunitas. Setelah target pembangunan 50.000 dapur komunitas di wilayah terpencil tercapai, program akan diperluas untuk menyasar anak-anak putus sekolah secara lebih masif.

"Keberhasilan program MBG ada di tangan semua pihak—pemerintah desa, legislatif, dan masyarakat. Kami ingin generasi masa depan Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas sejak dini," tutup Sahidin.