PEKANBARU (RA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, meminta pemerintah menunda pengenaan tarif pajak ekspor (PE) terhadap crude palm oil (CPO), mengingat situasi global yang belum stabil, termasuk konflik antara India dan Pakistan yang berpotensi mengganggu pasar ekspor utama Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat membuka Forum Andalas V 2025 yang digelar GAPKI Riau pada 22–23 Mei 2025 di SKA Co Ex Pekanbaru. Forum ini mengusung tema "Hambatan, Tantangan, dan Sinergi dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan."

"Kami berharap ada penundaan dalam penerapan pajak ekspor CPO. Saat ini, dunia tengah menghadapi ketidakpastian, ditambah konflik India dan Pakistan yang notabene adalah negara pengimpor sawit Indonesia," ujar Eddy dalam sambutannya.

Eddy menegaskan, industri sawit nasional sedang menghadapi tekanan besar, baik dari faktor domestik maupun global, seperti kebijakan negara importir, kampanye negatif, serta ketatnya regulasi ekspor. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan terus memperkuat industri sawit sebagai sektor strategis nasional.

"Saat sektor-sektor lain mengalami PHK pada 2021–2022, industri sawit masih mampu bertahan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ini secara berkelanjutan," jelas Eddy.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, yang hadir sebagai keynote speaker mewakili Menteri Pertanian RI, menyambut baik forum tersebut sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan pelaku industri.

"Forum ini penting untuk menjaring masukan dari industri sawit agar kebijakan pemerintah benar-benar selaras dengan kebutuhan pelaku usaha," ujar Heru.

Heru turut menyoroti dampak kebijakan internasional dan konflik geopolitik yang memengaruhi ekspor sawit Indonesia, termasuk ketegangan India–Pakistan dan kebijakan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan pelaku industri sawit.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Gubernur Riau menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Andalas V di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, forum ini sangat strategis bagi daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

"Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Riau," ujarnya.

Ketua Panitia Forum Andalas V 2025, Dede Putra Kurniawan, menjelaskan forum ini tidak hanya sebagai ajang diskusi, tetapi juga pameran produk dan inovasi dari berbagai perusahaan perkebunan sawit nasional. Perusahaan-perusahaan besar memamerkan teknologi ramah lingkungan, inovasi produk turunan sawit, hingga model bisnis berkelanjutan.

"Kegiatan ini kami rancang sebagai ruang sinergi dan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. Kita ingin mendorong industri sawit yang lebih adaptif, inovatif, dan ramah lingkungan," ungkap Dede.

Dede mengapresiasi seluruh sponsor, peserta, dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya acara. Ia berharap kolaborasi semacam ini dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari transformasi industri sawit Indonesia menuju praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

#ekonomi #ORGANISASI