RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan pentingnya kehadiran aktif para pejabat dalam setiap agenda resmi, terutama saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data statistik. 

Penekanan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemprov Riau untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis pada data dan bukti nyata.

Gubernur Riau, melalui Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Desy Riyawati, menyampaikan bahwa data yang dipublikasikan BPS memiliki nilai strategis tinggi dalam menyusun kebijakan publik.

"Data statistik bukan hanya angka, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan," tegas Desy saat mewakili Gubernur Riau dalam agenda rilis resmi data BPS, Senin (21/4/2025).

Menurut Desy, kehadiran pejabat dalam forum-forum rilis data bukan sekadar formalitas, melainkan cermin dari tanggung jawab moral dan institusional untuk memahami serta menindaklanjuti data yang dipaparkan. 

Tanpa pemahaman langsung dari para pemangku kebijakan, proses penyusunan program pembangunan dikhawatirkan akan jauh dari kondisi faktual yang sebenarnya.

"Kami mengapresiasi kerja keras BPS Riau dalam menyajikan data yang akurat dan dapat dipercaya. Namun data ini harus dipahami oleh para pengambil kebijakan agar implementasi program di lapangan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Desy juga menyoroti pentingnya data dasar seperti indikator sosial dan ekonomi, yang menjadi penentu dalam setiap tahapan pembangunan—dari perencanaan hingga evaluasi.

"Indikator seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran, hingga inflasi daerah, seharusnya menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan. Dengan pemahaman menyeluruh, setiap langkah pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan warga," jelasnya.

Dalam konteks otonomi daerah, data statistik memiliki peran vital dalam membaca dinamika sosial-ekonomi yang khas di masing-masing kabupaten/kota. 

Karena itu, partisipasi aktif pejabat daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan konteks lokal.

"Harapan kami, ke depan kehadiran pejabat dalam rilis data BPS semakin optimal. Ini bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi tentang komitmen penuh terhadap kebijakan berbasis fakta," ujar Desy menutup pernyataannya.

#ekonomi