RIAU (RA) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengaku ingin pemerintahan di bawah komandonya clear dan transparan. Oleh karena itu ia membuka ruang selebar-lebarnya terkait defisit anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 yang hingga kini jumlahnya masih simpang-siur.

Abdul Wahid mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau maupun masyarakat luas untuk menelusuri penyebab serta total defisit yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (27/3/2025).

"Kita persilakan, tak ada persoalan. Kita terbuka. Sekarang kita ingin ada transparansi," tegasnya.

Abdul Wahid menambahkan, keterlibatan publik juga penting dalam proses evaluasi anggaran sehingga ia mempersilahkan masyarakat untuk mengawal dan membantu penelusuran terkait hal itu.

"Tak hanya DPRD, kepada masyarakat juga kita persilakan (untuk ikut menelusuri)," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengaku pihaknya tengah melakukan proses penelusuran melalui komisi-komisi untuk mengidentifikasi penyebab defisit dan tunda bayar yang terjadi pada tahun 2024.

"Komisi-komisi sudah kita arahkan untuk menelusuri. Setelah itu, akan dibahas kembali di Badan Anggaran (Banggar)," sebutnya.

Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya mengaku pusing tujuh keliling dan tidak bisa tidur setiap hari memikirkan defisit Rp3,5 triliun.

Namun selang beberapa hari, Wakil Gubernur (Wagub) Riau SF Hariyanto justru menyebutkan defisit hanya Rp132 miliar dan ia menyayangkan pemberitaan yang semakin menjadi bola liar.

Pernyataan SF Hariyanto itu kemudian ikut ditanggapi oleh Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH, yang mempertegas bahwa pernyataan gubernurlah yang benar.

Taufik OH menyampaikan potensi defisit sebesar Rp3,5 triliun setelah menghitung ulang pendapatan tahun 2024 yang hanya terealisasi 85,38 persen. Ia menjelaskan, tunda bayar 2024 serta belanja pegawai yang belum teranggarkan menjadi penyebab tingginya defisit tahun 2025.

"Rencana belanja tahun ini mencapai Rp11,7 triliun, sementara potensi pendapatan hanya sekitar Rp8,2 triliun. Selisihnya itulah yang memicu potensi defisit Rp3,5 triliun," ujar Taufik beberapa waktu lalu.

Ia mengakui angka Rp132 miliar memang tercantum dalam APBD Murni 2025 sebagai defisit yang akan ditutup melalui SiLPA. Namun, menurutnya, angka itu belum mencerminkan kondisi riil karena belum memperhitungkan dampak tunda bayar dan proyeksi penurunan pendapatan.

"Yang harus kita waspadai adalah efek domino dari tidak tercapainya pendapatan 2024 terhadap APBD 2025. Ini akan kami sesuaikan dalam APBD Perubahan," sebutnya.

Perbedaan pendapat antara jajaran tertinggi Pemerintah Provinsi Riau ini menjadi pembicaraan publik dan mendapat kritik dari berbagai pengamat.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Dr Aidil Haris, bahkan menilai komunikasi pemerintahan Gubernur dan wakilnya tidak elok serta perlu diperbaiki. Menurutnya, jika data soal defisit belum jelas dan disepakati jangan terburu-buru memberi statement ke publik.

"Komunikasi pemerintahannya perlu dievaluasi lagi, menurut saya begitu," pungkasnya.

#Pemprov Riau #DPRD Provinsi Riau