BENGKALIS (RA) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2025.

Program ini ditargetkan mencakup 4.000 bidang tanah, turun dari kuota tahun sebelumnya yang mencapai 6.000 bidang.

Penurunan target disebabkan oleh sejumlah kendala, salah satunya kekhawatiran masyarakat bahwa pembuatan sertifikat tanah akan berdampak pada peningkatan kewajiban pajak.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program yang sejatinya merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.

Kepala Kantor BPN Bengkalis, Firdaus Alfiat, mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk memetakan wilayah yang akan menjadi prioritas.

“Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kami juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan lancar,” ujar Firdaus, Selasa (7/1/2025).

Firdaus menjelaskan, pada tahun 2024, BPN menargetkan 6.000 bidang tanah untuk disertifikasi. Namun, dari jumlah tersebut, baru 900 bidang yang selesai karena berbagai tantangan teknis dan sosial.

Untuk tahun 2025, BPN Bengkalis memprioritaskan program PTSL di Kecamatan Mandau dan Pinggir. Firdaus menyebut bahwa keputusan ini didasarkan pada kajian awal, meskipun lokasi final masih akan ditentukan.

“Kami mengarahkan prioritas ke Kecamatan Mandau dan Pinggir. Namun, ini masih dalam tahap kajian. Kami berharap program ini dapat segera terealisasi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Apalagi, sertifikat tanah kini sudah berbasis elektronik, sehingga lebih aman dan tidak dapat digandakan,” jelasnya.

Firdaus juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan kepala desa untuk mendukung pelaksanaan program ini, meskipun pergantian pejabat desa kerap menjadi tantangan tersendiri.

Firdaus, yang baru menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Bengkalis sejak 18 September 2024, optimistis bahwa program PTSL 2025 dapat berjalan lebih efektif. Ia juga berharap masyarakat dapat lebih memahami manfaat program ini tanpa terhalang kekhawatiran terkait pajak.

“Kami ingin membuka pelayanan seluas-luasnya, sehingga seluruh desa bisa terpetakan. Program ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang mereka miliki,” tutup Firdaus.

#BENGKALIS