Pemanfaatan Program UHC, Komisi III DPRD Pekanbaru Soroti Kurangnya Informasi

Pemanfaatan Program UHC, Komisi III DPRD Pekanbaru Soroti Kurangnya Informasi
Komisi III DPRD Kota Pekanbaru lakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sidomulyo di Jalan HR Soebrantas, Panam.

PEKANBARU (RA) – Usai mengunjungi Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, rombongan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melanjutkan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sidomulyo di Jalan HR Soebrantas, Panam, Jumat (27/12/2024) kemarin. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) berjalan optimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Niar Erawati, didampingi Wakil Ketua Tekad Indra Pradana Abidin, Sekretaris Abu Bakar, serta anggota Putri Varadina, Lindawati, dan Zakri Fajar Triyanto.

Selama kunjungan, rombongan meninjau berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidomulyo. Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam operasional puskesmas ini. Namun, Komisi III menyoroti kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat terkait program UHC.

“Kami melihat fasilitas puskesmas sudah baik, tetapi informasi tentang program UHC masih kurang terlihat. Masyarakat harus lebih tahu bahwa layanan kesehatan gratis ini sudah tersedia,” ujar Tekad Indra Pradana Abidin.

Untuk itu, Komisi III mengimbau agar pihak puskesmas memasang banner besar bertuliskan "KTP Pekanbaru Berobat Gratis" di area strategis, seperti ruang tunggu dan ruang pendaftaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai keberadaan program UHC.

Program UHC sendiri memungkinkan warga Kota Pekanbaru untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP Kota Pekanbaru. Tekad menekankan pentingnya program ini berjalan tanpa hambatan, mengingat Pemerintah Kota Pekanbaru telah menganggarkan dana sebesar Rp 90 miliar untuk tahun 2025 melalui BPJS Kesehatan.

“Harapannya jelas, tidak ada lagi warga Kota Pekanbaru yang tidak mengetahui atau tidak bisa mengakses program ini. Puskesmas juga harus proaktif dalam mengurus UHC pasien tanpa mempersulit atau memberikan pilihan lain yang membebani biaya,” tegas Tekad.

Ketua Komisi III, Niar Erawati, juga menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program UHC di seluruh fasilitas kesehatan. Hal ini demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Universal Health Coverage adalah wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat. Kami berharap pihak puskesmas dapat lebih gencar menyosialisasikan program ini, sehingga tak ada warga yang ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis,” kata Niar.

Komisi III berharap Puskesmas Sidomulyo dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan UHC yang efektif. Selain itu, mereka juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara puskesmas dengan Pemko Pekanbaru dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kelancaran program ini.

“Ke depan, kami ingin melihat tidak ada lagi kendala administratif yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Program ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan warga Kota Pekanbaru,” tambah Tekad.

#DPRD Kota Pekanbaru

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index