RIAU (RA) – Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyerukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

Menurutnya, peredaran barang ilegal, termasuk narkoba dan kebutuhan pokok, marak melalui jalur-jalur tidak resmi seperti pelabuhan tikus yang sulit terpantau.

Budiman menjelaskan bahwa berbagai modus digunakan para penyelundup, mulai dari penyelundupan melalui pelabuhan kecil hingga dugaan keterlibatan oknum tertentu yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.

"Ini tantangan serius untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif barang ilegal, termasuk narkoba," ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut, Jumat (13/12/24).

Ia mengungkapkan, aktivitas penyelundupan di wilayah pesisir Riau, seperti Dumai, Meranti, Tembilahan, hingga pelabuhan kecil di sepanjang Sungai Siak, Pekanbaru, meningkat tajam pada akhir tahun.

Barang impor ilegal, seperti makanan, minuman, hingga pakaian bekas, kerap dibawa dari kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) seperti Batam menuju wilayah non-FTZ.

Para penyelundup disebut menggunakan dua pola utama, yakni penyelundupan penuh dengan barang ilegal dan modus "Spanyol" atau mencampur barang selundupan dengan barang resmi. Mereka sering menyamar sebagai pedagang kebutuhan pokok antar pulau dengan menggunakan kapal kayu kecil.

"Dalih perdagangan antar pulau sering dimanfaatkan untuk mengelabui aparat," jelas Budiman.

Budiman juga menyoroti dugaan keterlibatan jaringan luas, termasuk oknum dari instansi penegak hukum, seperti polisi, Bea Cukai, hingga Angkatan Laut, yang diduga mempermudah penyelundupan.

"Ini bukan sekadar persoalan lokal, tetapi memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.

Budiman mendesak peningkatan patroli dan pengawasan di jalur-jalur rawan, seperti pelabuhan tikus dan perairan Riau, untuk menekan aktivitas penyelundupan. Ia juga meminta tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam jaringan penyelundupan.

"Kita butuh sinergi antar instansi untuk melindungi masyarakat. Jangan beri ruang bagi penyelundup untuk beroperasi," pungkasnya.

 

#DPRD Provinsi Riau