RIAU (RA) – Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pentingnya pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Hal ini disampaikan dalam workshop literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Hotel Unigraha, Komplek Perkantoran PT RAPP, Pelalawan, Rabu (11/12/2024).

Ia berharap Provinsi Riau menjadi pelopor dalam langkah strategis ini.

"Surat Keputusan Bersama antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Dalam Negeri telah memberikan pedoman lengkap, mulai dari kriteria pembentukan, nomenklatur, hingga kodifikasi anggaran. Dengan ini, daerah dapat lebih mudah membantu pelaku ekonomi kreatif untuk naik kelas dan berkembang," ujar Teuku Riefky.

Menurutnya, sektor ini memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan, untuk mengatasi kendala pembiayaan yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

"Masalah utama di sektor ini adalah pembiayaan. Perbankan sering kali menilai aset fisik, seperti tanah atau bangunan, sedangkan di sektor kreatif, aset utama adalah kreativitas dan ide. Kami terus berkoordinasi dengan perbankan nasional dan OJK agar pendekatan ini lebih fleksibel dan mendukung ekonomi kreatif," tambahnya.

Lebih lanjut, Riefky menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan ekonomi kreatif sebagai prioritas nasional, sejajar dengan swasembada pangan, energi, dan air.

"Ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan baru nasional. Namun, mesin ini harus dimulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Pelalawan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, President Director APR, Basrie Kamba, menjelaskan kontribusi perusahaan dalam mendukung sektor kreatif melalui produksi serat rayon.

"Kami telah memproduksi serat rayon selama enam tahun terakhir dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun. Produk kami memberikan dampak signifikan terhadap industri tekstil nasional, khususnya sektor ekonomi kreatif," ungkap Basrie.

Basrie juga memaparkan visi keberlanjutan perusahaan dalam program APR2030 yang terdiri dari empat pilar: kontribusi positif terhadap iklim, manufaktur bersih, sirkularitas, dan kemajuan inklusif.

"Salah satu target kami adalah memberantas kemiskinan di desa-desa sekitar perusahaan melalui program kerja sama dengan pemerintah daerah. Pelatihan dua hari ini adalah salah satu langkah kami untuk mencapainya," tambah Basrie.

Ketua DPD Demokrat Riau, Agung Nugroho, yang turut mendampingi kunjungan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis yang diinisiasi oleh Menteri Ekonomi Kreatif.

Sebagai Wali Kota Pekanbaru terpilih, Agung juga menekankan pentingnya kerja sama untuk mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

"Hari ini adalah momentum luar biasa. Kehadiran Pak Menteri membawa harapan baru untuk UMKM kita. Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya sekadar tumbuh, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujar Agung.

Agung menambahkan bahwa potensi ekonomi kreatif sangat besar dan perlu terus diberdayakan.

"Kami pastinya sangat mendukung adanya Dinas Ekonomi Kreatif. Ini akan menjadi langkah konkret dalam memastikan pelaku usaha kreatif mendapatkan fasilitas dan pendampingan yang memadai. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi kreatif yang unggul," tuturnya.

Agung menegaskan komitmen untuk terus mendukung pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha akan menjadi kunci keberhasilan kita bersama," pungkas Agung.