Riauaktual.com - Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis mengumumkan sanksi baru untuk para petinggi militer Myanmar yang memerintahkan kudeta pada 1 Februari lalu. Sanksi dijatuhkan setelah Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan Departemen Keuangan juga menargetkan pasangan dan anak-anak para jenderal yang dijatuhi sanksi.
“Sebagai bagian tindakan hari ini, Departemen Keuangan menetapkan 10 pejabat saat ini dan mantan pejabat militer bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari atau yang berkaitan dengan rezim militer Burma,” jelas Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al Jazeera via merdeka.com, Jumat (12/2).
Sanksi tersebut menyebut komandan militer ternama Min Aung Hlaing dan wakilnya Soe Win, termasuk empat anggota Dewan Pemerintahan Negara.
Langkah ini akan mencegah para jenderal mengakses lebih dari USD 1 miliar dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS. Sanksi juga akan berdampak pada dua perusahaan yang dikelola rezim militer, Myanmar Ruby Enterprise dan Myanmar Imperial Jade Co.
“Sanksi hari ini tak permanen,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
“Militer Burma harus segera mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih secara demokratis, mengakhiri darurat nasional, membebaskan semua tahanan, dan memastikan para pengunjuk rasa damai tak dihadapkan dengan kekerasan.”
Dalam pernyataan terpisah di media sosial, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken meminta para jenderal melepaskan kekuasaan, mengembalikan pemerintahan demokratis terpilih, dan membebaskan para tahanan.
Para pendukung partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menyambut baik sanksi terbaru itu, tapi mengatakan diperlukan sanksi yang lebih keras untuk menekan militer keluar dari kekuasaan dan mendesaknya untuk mengakui kemenangan telak NLD pada pemilu November lalu.
“Kami berharap tindakan yang lebih keras dari ini karena kami menderita setiap hari setiap malam karena kudeta militer di Myanmar,” kata seorang pendukung Suu Kyi, Moe Thal (29) kepada Reuters pada Jumat.
“Kami ingin ini berakhir secepat mungkin. Kita mungkin perlu hukuman dan tindakan lebih terhadap presiden sementara dan para jenderal Myanmar.”
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen menyampaikan AS bersiap untuk mengambil tindakan tambahan terhadap militer Myanmar. Jika terjadi kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai, pihaknya akan kembali menjatuhkan sanksi baru.
“Ini barulah sanksi yang pertama,” ujarnya.
Gedung Putih juga mengumumkan USAID, badan pembangunan luar negeri AS, mengalihkan bantuan senilai USD 42,4 juta yang telah disiapkan untuk Myanmar, pendanaan yang dimaksudkan untuk mendukung upaya perbaikan kebijakan ekonomi negara, serta program-program yang mendukung masyarakat sipil dan sektor swasta.