PEKANBARU, RiauAktual.com - Dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru 2012, alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan ternyata hanya 3 persen lebih dari total APBD Kota Pekanbaru Rp2,5 triliun lebih atau sekitar Rp90 miliar saja. Kondisi ini disayangkan kalangan DPRD Kota Pekanbaru, karena dalam aturan seharusnya alokasi anggaran kesehatan lebih dari 10 persen.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Darnil, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Selasa (5/11/2013). Darnil yang mengikuti rapat kerja Komisi III dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada Senin lalu, menilai alokasi anggaran untuk Diskes perlu ditingkatkan minimal mencapai 7 persen lebih.
"Nanti akan kita sampaikan ke banggar (badan anggaran) agar anggaran untuk Diskes ini dinaikkan, minimal 7 persen. Karena kalau 3 persen itu sangat memprihatinkan sekali," ungkap Darnil.
Ketua Partai Hanura Kota Pekanbaru ini juga menilai, dengan anggaran kesehatan hanya 3 persen tersebut, maka tujuan pemerintah yang ingin memajukan sektor pendidikan dan kesehatan tak akan berhasil. Karena kesehatan ini merupakan prioritas kedua setelah yang pertamanya pendidikan.
"Masih banyak PR yang harus diselesaikan kota di bidang kesehatan. Seperti Jamkesda, sekarang dianggarkan hanya 4 miliar, seharusnya 10 miliar. Karena masih banyak masyarakat miskin di Pekanbaru yang butuh kartu Jamkesda itu untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan," tuturnya.
Selain jamkesda, pengadaan mobil ambulans untuk puskesmas yang berada di pinggiran kota juga perlu dipikirkan pemerintah. Sehingga disaat mendesak, masyarakat pinggiran tak perlu bingung mencari mobil tumpangan pasien untuk rujukan ke rumah sakit yang ada di tengah kota.
"Fasilitas penunjang bidang kesehatan sama-sama tahu kita. Lihat di daerah punggiran, masing sangat perlu peningkatan. Makanya dengan alokasi 3 persen tadi, kita pikir tak akan bisa memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan tersebut. Karena ini menyanggut pelayanan masyarakat loh," sebut Darnil.
Ditambahkannya, mengenai honor tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di Pekanbaru yang beberapa waktu lalu mencuat, bahwa tenaga honor kesehatan tersebut tidak dibayarkan honornya selama 9 bulan lebih, menurut Darnil hal itu jangan sampai terulang kembali.
"Honor petugas kesehatan harus lancar, karena ini menyangkut pelayanan. Ketika honor tenaga kesehatan ini tidak lancar, tentu pelayanannya kepada masyarakat tak akan lancar juga. Maka kita berharap, kedepan jangan terjadi lagi," imbuhnya. (rrm)