PEKANBARU, RiauAktual.com - Setelah mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, puluhan guru honorer Kategori II Kota Pekanbaru mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru untuk meminta kecerahan terhadap nasib puluhan honorer yang sudah mengajar puluhan tahun, agar bisa diangkat jadi CPNS tahun 2013 tanpa tes dan diangkat langsung.
"Kami minta KemenPan mengahapuskan kuota 30 persen secara Nasional terhadap pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi 30 persen secara daerah. Saya mengajak DPRD bisa berjuang sama-sama guru honor K2 agar kami bisa diangkat jadi CPNS pada 2013 ini," kata Sahran dalam orasinya di depan gedung DPRD Pekanbaru, Kamis (12/9/2013) siang.
Seorang tenaga honorer yang mengajar di SDN 46 Kulim, Sali SAg, mengungkapkan, sudah 11 tahun dirinya menjabat sebagai tenaga honor tapi hingga saat ini status menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih tidak jelas meski telah beberapa kali melakukan tes, tapi tidak pernah lulus.
"Apalagi keluarnya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adanya pengangkatan tenaga honorer dengan kuota 30 persen secara Nasional, dengan begini status kita semakin tak jelas," sebut Sali.
Sali berharap kepada Komisi III DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi persoalan pendidikan ini bisa memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 yang masih belum jelas statusnya sampai saat ini.
"Tahun 2013 ini kami berharap bisa diangkat jadi CPNS tanpa dilakukan tes lagi mengingat kami menjadi tenaga honer sudah puluhan tahun dan banyak diantara kita yang sudah tua hingga memiliki kemampuan terbatas," pinta Sali lagi.
Kedatangan puluhan tenaga honorer yang terdiri dari guru dan tenaga honor Pemko ini, disambut Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Fadri AR dan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Wahyudianto.
Kepada pendemo, Fadri berjanji akan memperjuangkan aspirasi tenaga honor ini agar bisa jadi CPNS tahun 2013, dan dalam waktu dekat akan memanggil Satker terkait membahas permintaan honorer.
"Memang kebijakan 30 persen kuota Nasional yang dikeluarkan MenPan-RB harus ditinjau ulang kembali, karena memang permasalahan tenaga honorer K 1, K 2 di seluruh provinsi juga mengikuti seleksi," tuturnya.
Secara nasional, sebut Fadri, di rangking sampai 600 ribu orang tenaga honorer yang bisa masuk jadi CPNS, dikhawatirkan ada daerah yang kualitas pendidikannya lebih maju, tingkat intelektualnya juga lebih maju sehingga besar peluang di daerah ini banyak tenaga honorer K2 di suatu daerah yang diterma.
"Padahal setiap daerah punya posisi yang berbeda, dan kebutuhan berbeda dan yang menentukan itu adalah daerah sendiri," tuturnya.
Fadri juga menyayangkan keluarnya kuota 30 Persen secara Nasional untuk pengangkatan tenaga honorer K 2. Apa yang menjadi harapan para guru juga merupakan harapan bersama.
"Untuk itu kita akan berupaya kalau bisa K 1 dan K 2 ini harus jelas status mereka sampai akhir mereka diangkat jadi CPNS. Jangan diberikan angin surga terus kepada para guru honorer," kata Fadri lagi. (btr/rrm)