JAKARTA (RA) – Insiden pengusiran yang dilakukan petugas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dinilai harus dijadikan momentum pemerintah untuk mereview perizinan perusahaan serupa. Apalagi, hasil laporan masyarakat kepada Badan Restorasi Gambut, PT RAPP diduga sebagai salah satu perusahaan penyumbang peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
“Penegakan hukum harus tegas, bahkan harus menyentuh pencabutan izin,” ujar Juru Bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisa Khalid di Jakarta, Kamis (15/9).
Khalisa menilai, sikap pemerintah yang sekadar meminta perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu menghentikan sementara tidaklah cukup. Dia mengingatkan, penegakan hukum, pencabutan izin, termasuk tuntutan pemenuhan biaya pemulihan perusahaan terkait dampak lingkungan harus ditegakkan.
Apalagi, kebijakan hukum sudah banyak tersedia, termasuk untuk menindak kejahatan korporasi. “Sekarang hitung saja, yang katanya keuntungan ekonomi, karhutla tiga bulan saja pada tahun lalu, berapa kerugian negara, berapa kerugian publik,” pungkasnya dilansir bijaks.net.